Belum Ada Desa di Kaltim yang Berstatus Mandiri, Ini Penyebabnya
Meningkatkan status desa dari sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, hingga mandiri, tidak mudah.
Penulis: Rafan Dwinanto | Editor: Januar Alamijaya
lihat foto
TRIBUN KALTIM.CO, SAMARINDA - Meningkatkan status desa dari sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, hingga mandiri, tidak mudah.
Dari 841 desa di Kaltim, belum ada yang masuk kategori mandiri. Pun secara nasional, jumlah desa dengan kategori mandiri masih sangat sedikit.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi, Selasa (24/4/2018).
Jauhar pun berharap bisa mewujudkan desa-desa mandiri di Bumi Etam.
Baca: Oknum Guru SD di Balikpapan Tercyduk Pesan Sabu
"Terberat mewujudkan program nasional tersebut. Meningkatkan status desa dari sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri,” kata Jauhar.
Pemerintah, kata Jauhar, melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menetapkan berbagai program prioritas pembangunan desa. Diantaranya memprioritaskan program gerakan desa mandiri dengan target 3.500 desa se Indonesia.
“Mudahan tahun ini ada (desa di Kaltim) yang masuk (mandiri). Melalui sinkronisasi program, diharap saling mendukung perwujudannya di Kaltim,” katanya.
Baca: Pemprov Kaltara Ajak Warganya Cintai Produk Pangan Lokal
Berdasarkan data yang dihimpun, sudah ada beberapa desa di Kaltim yang meningkat statusnya menjadi desa maju. Kondisi ini dipengaruhi berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Jauhar, kerjasama lintas sektor mutlak diperlukan guna mewujudkan desa mandiri.
“Masalahnya Pendapatan Asli Desa (PADes) nya masih rendah. Makanya perlu didorong. Kalau desa sudah kuat, yakin biar pemerintah defisit tidak akan berpengaruh. Ini namanya desa mandiri,” sebutnya.
Baca: Berkeliaran di Hutan, 3 Bayi Beruang Berusia 3 Bulan Hidup Sendiri
Melalui rapat-rapat koordinasi, Jauhar berharap, program yang belum berjalan maksimal bisa dievaluasi. "Kita berharap segenap jajaran DPMPD tetap berupaya menetapkan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dengan pola pendekatan percanaan dari bawah ke atas,” tuturnya.
