Tidak Semua Pedagang Dapat Kios, Rencana Pembangunan Pasar Diprotes

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Sejumlah pedagang pusat jajanan serba ada (Pujasera) Tanah Merah memprotes rencana pembangunan pasar yang jumlah kiosnya tidak sesuai dengan jumlah pedagang.

Saat ini ada 108 kios yang akan dibongkar untuk renovasi pasar yang dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana sebesar Rp 2,7 miliar yang berasal dari Kementerian Perdagangan itu untuk pembangunan pasar rakyat di areal Pasar Pujasea saat ini.

"Ada 108 kios yang mau dibongkar, kenapa yang akan dibangun cuma 68 kios? Itu 40 kios mau bagaimana?," kata Hasrul, seorang pemilik kios, Kamis (26/4/2018).

Soal kekurangan jumlah kios tersebut, sebelumnya telah diadakan pertemuan di Kantor Bupati Nunukan. Rapat yang dipimpin Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid itu untuk memutuskan, apakah pembangunan pasar yang dananya berasal dari APBN tersebut disetujui pedagang atau tidak?

Hanya saja, kata Randy, pedagang lainnya, jumlah pedagang yang menghadiri voting saat itu hanya 30 orang. "Voting cuma 30 orang. Sebanyak 19 orang setuju pembongkaran, 11 orang tidak. Itupun dari 30 orang, pedagangnya berapa saja? Padahal semua jumlahnya 108 orang," ujarnya.

Anggota DPRD Kabupaten Nunukan menilai langkah Pemkab Nunukan memutuskan kelanjutan pembangunan pasar berdasarkan voting pedagang, tentu berpotensi menimbulkan konflik.

"Kalau dapat anggaran tetapi justru mengorbankan masyarakat, buat apa? Kenapa tidak punya perencanaan? Kalau tidak punya solusi, apa harus terburu-buru bangun pasarnya? Motivasinya apa?," kata Niko Hartono, anggota DPRD Nunukan.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang mengaku baru mengetahui protes pedagang dimaksud. Dia meminta Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan aktif memberikan laporan kepadanya. Bukan menunggu persoalan menjadi semakin melebar.

"Saya baru tahu ada begini. Tidak ada laporan ke saya. Masalah ini perlu kita rapatkan internal dulu," ujarnya. (*)