HMI Sebut Belum Semua Sekolah di Kaltara Miliki Laboratorium
Persoalan bidang pendidikan lanjutnya, memang menjadi atensi khusus Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Puluhan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Tanjung Selor bertemu dengan jajaran Pemprov Kalimantan Utara, Kamis (3/5/2018) di ruang rapat gubernur. Anggota HMI mengungkapkan sejumlah pekerjaan rumah pemerintah pusat dan daerah bidang pendidikan, pertanian, infrastruktur, hingga investasi.
Walau sudah 100 persen SMA/SMK di Kalimantan Utara menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), namun belum semua sekolah punya perangkat komputer. Sekolah yang tidak memiliki laboratorium komputer menumpang di sekolah lain. HMI mendorong pemprov agar implementasi UNBK bisa dilakukan di setiap sekolah.
"Fasilitas untuk mendukung UNBK harus ditingkatkan. Karena kasihan pelajar-pelajar di wilayah remote area, harus menjangkaunya," kata anggota HMI.
Zulkifli, anggota HMI lainnya mendorong pemprov agar rencana investasi bisa terealisasi. Ia meminta tahapan demi tahapan dikontrol dengan baik dan positif untuk masyarakat.
"Ketakutan kami, investasi tidak berjalan mulus di Kalimantan Utara. Kita ingin setiap progres jelas. Salah satunya, pembangunan PLTA, harapan kami, relokasi itu sudah tuntas. Dan masyarakat di desa yang direlokasi sejahtera bahkan lebih sejahtera di tempat yang baru. Jadi kita jangan berpikir setelah relokasi, itu sudah selesai semua. Kesejahteraan warga harus lebih baik," katanya.
Mahasiswa juga menyoroti persoalan banjir yang setiap tahun melanda Bulungan, khususnya Tanjung Selor sebagai ibukota provinsi, persoalan penempatan transmigrasi, dan program pembangunan pertanian khususnya merealisasikan food estate di Bulungan.
Basiran, Kepala Kesbangpol Kalimantan Utara dalam pertemuan menjelaskan, program pendidikan yang dijalankan pemprov tidak mesti langsung bisa terpecahkan masalahnya semua. Misal persoalan pembangunan ruang kelas atau sekolah, harus ada kejelasan kepemilikan lahan minimal 2 haktare.
"Kewenangan pendidikan juga bukan tugas pemprov saja. Tetapi juga pemkab/pemkot khususnya bidang pendidikan dasar. Kontribusi masyarakat juga dibutuhkan," ujarnya.
Persoalan bidang pendidikan lanjutnya, memang menjadi atensi khusus Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie sejak masih menjabat Penjabat Gubernur. "Dan sesuai undang-undang, APBD kita sudah dialokasikan 20 persen untuk pendidikan," ujarnya.
Rusdianto, Kepala Biro Pembangunan Setprov Kalimantan Utara mengemukakan, pemprov akan menjamin dan memastikan realisasi investasi di Kalimantan Utara berjalan baik. Penandatanganan MoU dengan sejumlah perusahaan merupakan salah satu langkah untuk merealisasikan itu.
"Terkait dengan relokasi warga, kita akan terus pastikan bahwa warga yang direlokasi, harus lebih sejahtera," katanya.
Untuk menjaga kelestarian hutan laniut Risdianto, arah investasi juga mengarah pada sektor perkebunan dan pertanian. Dan yang terpenting menurutnya adalah memberikan nilai tambah apapun potensi yang digali/diproduksi di Kalimantan Utara. (*)
BEBERAPA PR YANG DISAMPAIKAN
* UNBK masih menumpang di sekolah lain
* Belum semua sekolah miliki laboratorium
* Persoalan banjir yang setiap tahun melanda Bulungan
* Persoalan penempatan transmigrasi
* Program pembangunan pertanian khususnya merealisasikan food estate
