Kasus Korupsi Rumah Layak Huni Hakim Vonis Daru dan Abdussamad 4 Tahun 8 Bulan

Bukan hanya sampai di situ. Selain terpidana dijatuhi hukuman kurungan dan denda, juga harus membayar uang pengganti

Kasus Korupsi Rumah Layak Huni Hakim Vonis Daru dan Abdussamad 4 Tahun 8 Bulan
TRIBUN KALTIM/MARGARET SARITA
Ilustrasi; bantuan rumah layak huni 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Kasus korupsi Rumah Layak Huni (RLH) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) telah memasuki babak akhir. Dua kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Malinau sejak tahun 2017 lalu telah selesai, dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda beberapa waktu lalu.

Kepala Kejari Malinau, Yudi Triadi melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Romza Septiawan mengungkapkan, putusan dua kasus korupsi tersebut ditetapkan pada waktu yang berbeda. Meskipun, dalam proses persidangannya dilaksanakan dalam kurun waktu bersamaan.

"Dua tersangka kasus RLH yakni Daru Prabowo Kusuma dan Abdussamad telah dijatuhi hukuman berbeda. Daru divonis penjara selama 4 tahun 8 bulan, denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Kemudian, sesuai tuntutan jaksa terpidana harus membayar uang pengganti," ujarnya.

"Kemudian, untuk terpidana Abdusamad dijatuhi pidana sama dengan terpidana sebelumnya yakni selama 4 tahun 8 bulan, denda Rp 200 juta, subsidair 2 bulan, juga harus membayar uang pengganti. Hanya saja, ada perbedaan pembayaran uang pengganti antara keduanya. Abdussamad harus membayar lebih besar dari pada Daru," lanjut Romza.

Sesuai tuntutan Jaksa, dibeberkan Romza, kedua terpidana tersebut harus membayar uang pengganti sebesar Rp 800 juta sesuai dengan kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi tersebut. Perbedaan pembayaran yang dimaksud Romza, Daru hanya mengembalikan dana sebesar Rp 15 juta saja dari keseluruhan uang pengganti yang telah ditetapkan.

"Sisanya, harus dibayar oleh Abdussamad. Mengapa demikian, karena posisi Daru dengan Abdussamad berbeda dalam proses terjadinya korupsi ini. Daru hanya sebagai pemilik perusahaan yang digunakan oleh Abdussamad untuk memenangkan tender tersebut. Daru hanya diberi Rp 15 juta untuk uang sewa perusahaan," paparnya.

Sedangkan untuk seluruh hasil korupsi RLH ini, Romza mengungkapkan, Daru lah yang menikmati. Namun demikian, ditegaskan Romza, keduanya mendapatkan hukuman kurungan dan denda yang sama. Dan untuk kasus RLH ini, JPU mengajukan banding.

"Kita mengajukan banding, karena tuntutan kami tidak sampai 2/3 yang dikabulkan. Kalau sesuai tuntutan kami, para tersangka ini dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun 6 bulan untuk terpidana Daru dan 7 tahun 6 bulan untuk terpidana Abdussamad. Oleh karena putusan hakim di bawah tuntutan, kami harus banding," tegasnya.

Sedangkan untuk kasus TPA yang menyeret dua nama, yakni Sudirman dan Suratman Halim, Romza memaparkan, keduanya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sama, yakni 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta, subsider dua bulan kurungan..

"Bukan hanya sampai di situ. Selain terpidana dijatuhi hukuman kurungan dan denda, juga harus membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp 479.612.965.03. Untuk perkara TPA ini, kami selaku JPU menyatakan masih pikir-pikir. Apakah kita banding atau tidak," tuturnya. (*)

Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help