Masih Tunggu Payung Hukum, Panglima TNI: Koopssusgab Akan Dipimpin Jenderal TNI

Tayang: Kamis, 24 Mei 2018 23:29 WITA

Masih Tunggu Payung Hukum, Panglima TNI: Koopssusgab Akan Dipimpin Jenderal TNI

TRIBUN KALTIM/MUHAMMAD FACHRI RAMADHANI

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto usai memberikan pengarahan kepada ribuan prajurit TNI-Polri di Dome Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (27/3/2018).

Baca Selanjutnya:

Soal Dugaan Minyak Babi di Nampan MBG, Istana Sebut Belum Ada Bukti, Menag Janji Tindak Lanjuti

‎TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah mengaktifkan kembali Komando Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI untuk menanggulangi terorisme.

Nantinya Koopssusgab akan dipimpin seorang Jenderal TNI.

"Nanti rencananya akan kita ajukan secara berjenjang pada presiden melalui kementerian pertahanan, kemudian kajian akademis, Seskab, dari seskab akan diproses pada Presiden dan akan keluar Keppres, pembentukan organisasi baru yang namanya Koopsusgab TNI‎,"ujar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (24/5/2018).

Hadi mengatakan pihaknya saat ini menunggu Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum keberadaan Koopssusgab tersebut.

PP tersebut merupakan turunan dari UU nomor 34 tentang TNI pasal 7 mengenai Pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang.

Untuk anggarannya sendiri Hadi mengatakan menunggu Keputusan Presiden ‎(Keppres).

Menurutnya apabila Koopssusgab telah aktif kembali maka akan diketahui anggarannya.

Jadi Man Of The Match, Tibo Persembahkan Gol dan Kemenangan untuk Motivasi Borneo FC

Jalan Berpasir dan Berkerikil, DLH Balikpapan Bakal Bersihkan Sedimentasi Sesaat Setelah Hujan

Kariernya Divonis Berakhir karena Cedera Parah, Bek Muda Ini Bangkit dan Kembali Jalani Latihan

Panglima TNI mengatakan Koopsusgab saat ini belum bisa diturunkan untuk menanggulangi terorisme, karena belum ada payung hukumnya.

‎Hanya saja satuan elit di dalamnya seperti Sat Gultor-81 Angkatan Darat, Denjaka Angkatan Laut, Sat-Bravo 90 Angkatan udara, bisa dilibatkan dalam menangani terorisme dengan mekanisme Bantuan Kendali Operasi (BKO) Kepolisian dalam hal Operasi Militer selain Perang (OMSP) Kamtibmas.

‎"Seperti operasi khusus, ketika teroris tingkat tinggi, operasi khususu kita lakukan. Contohnya, pada waktu pembebasan kapal yang ada di Somalia, dan operasi Woyla, mungkin ada operasi lain yang mirip seperti itu," katanya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Koopssusgab Akan Dipimpin Jenderal TNI

Sumber: Tribunnews