Cegah Kasus Korupsi, Ini yang Dilakukan Kejari Berau sampai ke Kampung-kampung

Kasus korupsi di berbagai daerah bermunculan. Satu per satu kepala daerh ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Cegah Kasus Korupsi, Ini yang Dilakukan Kejari Berau sampai ke Kampung-kampung
TRIBUN KALTIM/GEAFRY NECOLSEN
Kejaksaan Negeri Berau, memberikan pendampingan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan. Tujuannya untuk mencegah penyelewengan dan korupsi yang merugikan negara. 

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Geafry Necolsen

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Kasus korupsi di berbagai daerah bermunculan.

Satu per satu kepala daerh ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ini tentu menjadi pekerjaan berat bagi aparat penegak hukum. Karena itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) berupaya melakukan pencegahan, dengan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah, hingga pemerintah kampung.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Berau, Digdiyono Basuki Susanto menegaskan aspek penegakan hukum terhadap kasus korupsi, tidak dikategorikan berdasarkan besar kecilnya nilai rupiah yang dikorupsi.

“Semua tindakan pelanggaran hukum tetap memiliki konsekuensi sanksi. Hanya saja ada pertimbangan yang mempengaruhi penanganan kasus korupsi,” tegasnya, Kamis (7/6/2018).

Baca: Tunggu Jadwal Keberangkatan Kapal, Penumpang dari Luar Daerah Menginap di Pelabuhan

Selama ini, masyarakat pesimis, kasus-kasus korupsi dengan nominal ‘yang tak seberapa’ bakal ditangani.

“Kita tidak bisa melihat besar kecilnya nilai korupsi, hanya ada pertimbangan, misalnya korupsinya 100 juta biaya perkaranya 200 juta,” ungkap Susanto.

Untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar lagi, maka azas manfaat dari penegakan hukum juga perlu diperhatikan.

Karena itu, melalui Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) berupaya melakukan upaya-upaya pencegahan.

Halaman
12
Penulis: Geafry Necolsen
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help