Tak Beri THR pada Pegawai Honorer, Ketua FPTTH Sebut Pemprov Kaltim Melanggar Sila Kedua Pancasila

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemprov dinilai melanggar sila kedua Pancasila yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Hal ini diungkapkan Ketua Forum Pegawai Tidak Tetap Honorer se Kaltim, Wahyuddin, menanggapi tidak adanya Tunjangan Hari Raya (THR) untuk guru dan tenaga kependidikan yang berstatus non PNS.

"Ya sama-sama guru, kerjanya sama, hanya beda status saja. Tapi, yang satu (PNS) berlimpah THR, yang lainnya (honor) tidak dapat apa-apa. Ini kan tak adil dan tak beradab," kata Wahyuddin, Kamis (7/6/2018).

Baca juga:

Tertinggal 0-3, LeBron James Tegaskan Cavaliers Tidak Boleh Lengah saat Hadapi Warriors

PGRI Desak Gubernur Kaltim Ambil Kebijakan untuk THR Guru Swasta dan Honorer

Ayah Pasien Marah Saat Dokter Terlambat Datang, Ternyata Ada Alasan Sedih Dibaliknya

THR PNS Disebut Tak Berjalan, Jokowi: Dari 542 Daerah, 380-an Sudah Tersalurkan

Wahyuddin meminta Pemprov bijak menyikapi persoalan THR untuk guru, tanpa memandang status kepegawaian.

"Tidak perlu pandang kami yang honor ini. Tapi, pandanglah keluarga kami. Anak kami, tidak mau tahu bapaknya PNS atau honorer, yang mereka tahu, Lebaran mereka juga mau pakai baju baru seperti anak guru PNS. Jika demikian, di mana keadilan Pemprov," ucap Wahyuddin.

Wahyuddin pun menyayangkan surat Disdikbud yang menyatakan THR hanya untuk guru pendidik, baru diterbitkan jelang cuti Lebaran.

"Kalau surat itu diterbitkan lebih awal, mungkin kami bisa aksi. Ini sudah tinggal sehari libur," ucapnya.

Meski waktu efektif kerja tinggal sehari, namun Wahyuddin berharap ada keajaiban kebijakan dari Gubernur Kaltim, perihal THR untuk honorer ini.

"Kan tinggal besok hari kerja. Bank juga sudah tutup. Tapi, tak apa. Kasih kami kejelasan dulu. Kalaupun THR baru bisa dibayarkan usai Lebaran tak apa, yang pasti, beri kami kepastian saat ini," tegas Wahyuddin.