Gara-gara Dolar Naik, Perusahaan Ini Ajukan Revisi Harga ke PLN

Naiknya nilai tukar dolar Amerika Serikat berpengaruh terhadap kondisi keuangan PLTU Lati yang dikelola perusahaan konsorsium

Gara-gara Dolar Naik, Perusahaan Ini Ajukan Revisi Harga ke PLN
TRIBUN KALTIM/GEAFRY NECOLSEN
Batu bara menjadi bahan bakar utama penggerak mesin PLTU Lati. Naiknya nilai tukar doar, berpengaruh terhadap royalti yang harus dibayarkan ke pemerintah, karena itu PT IPB mengajukan kenaikan harga jual listril ke PT PLN. 

TRIBUNKALTIM.Co, TANJUNG REDEB - Naiknya nilai tukar dolar Amerika Serikat berpengaruh terhadap kondisi keuangan PLTU Lati yang dikelola perusahaan konsorsium, salah satunya PT Indo Pusaka Berau (IPB), di mana Pemkab Berau menjadi pemegang saham mayoritas.

Direktur PT IPB Najemuddin mengatakan, nilai tukar dolar berimbas pada biaya operasional PT IPB. Bahan bakar untuk menggerakan mesin PLTU adalah batu bara, yang harga jualnya menggunakan mata uang dolar Amerika. Ini juga berpengaruh oada pembayaran royalti batu bara kepada pemerintah pusat.

PT IPB mengajukan revisi harga jual produksi listrik, yang selama ini dibeli oleh PT PLN (Persero). Pengajuan revisi ini dilakukan setelah pihaknya berupaya menekan biaya operasional semaksimal mungkin.

Baca: Razia Gabungan di Kawasan Tol Kilometer 13, Sebanyak 26 Kendaraan Diamankan

"Banyak upaya penghematan yang kami lakukan, dan sudah tidak ada pilihan lagi selain menaikan harga," ungkap Najemuddin kepada Tribunkaltim.co, Minggu (10/6)

Saat ini, harga jual energi listrik hanya Rp 787 per Kwh. Harga ini tanpa revisi sejak 2014 lalu. "Sementara dalam kurun waktu berjalan, terdapat perubahan-perubahan nilai barang dan sebagainya, termasuk fluktuasi dolar terhadap batubara yang menjadi bahan bakar PLTU," jelasnya.

PT IPB, kata Najemuddin melakukan negoisasi ulang nilai jual daya ke PLN. PT IPB juga sudah mengajukan dokumen terkait renegoisasi harga daya listrik.

Baca: VIDEO - Gol Terbaik Liga 1 2018 di Pekan Terakhir Sebelum Lebaran

"Kita sudah open book (terbuka terhadap kondisi keuangan perusahaan) artinya segala biaya secara riil sudah kita sampaikan ke mereka (manajemen PT PLN Wilayah Kaltimtara). Perhitungan kami kalau Rp 837 rupiah itu (harga yang ditawarkan), kita masih bisa action (beroperasi), karena harga batubara ini juga berkaitan dengan pajak atau royalti yang harus kami bayarkan ke pemerintah," tegasnya.

Bahkan Najemuddin mengatakan, jika harga ini tidak direvisi, pihaknya khawatir, IPB akan mengalami kebangkrutan. Sementara, pemerintah juga telah menaikan tarif dasar listrik (TDL), dengan harga dua kali lipat dari harga pembelian produksi listrik dari PT IPB. (*)

Penulis: Geafry Necolsen
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help