Tak Punya Surat Pindah, Disdukcapil tak Layani Pengurusan E-KTP

Awalnya, blanko SPTJM ini bertujuan untuk membantu warga, yang sudah terlanjur pindah ke Kabupaten Berau namun tidak memiliki surat pindah.

Tak Punya Surat Pindah, Disdukcapil tak Layani Pengurusan E-KTP
TRIBUN KALTIM/GEAFRY NECOLSEN
Warga yang pindah domisili, dan menetap di Kabupaten Berau, diwajibkan untuk melampirkan SKPWNI, agar tidak muncul data ganda pada adminsitrasi kependudukan. 

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Geafry Necolsen

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Belum lama ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) memberlakukan kebijakan, untuk mempermudah masyarakat mengurus KTP elektronik (e-KTP) dengan cara mengisi blanko Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Awalnya, blanko SPTJM ini bertujuan untuk membantu warga, yang sudah terlanjur pindah ke Kabupaten Berau namun tidak memiliki surat pindah dan tidak memiliki biaya untuk pulang ke kampung halamannya, untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Dengan pernyataan ini, warga menjamin data yang diberikan merupakan data yang sebenarnya.

Baca: Pemain Persib Bandung Nomor 1, Selanjutnya Mitra Kukar, Inilah 10 Top Scorer Liga 1 2018!

Namun kebijakan ini tampaknya banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, yang enggan mengurus Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI), meski sebenarnya mampu.

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Berau, Masgul mengatakan, penduduk yang berdomisili di Berau, tetapi KTP-nya masih tercatat di luar daerah, tidak ada pilihan lain, selain wajib mengurus SKPWNI dari daerah asal.

SPTJM, kata Masgul, merupakan kebijakan yang diberikan Disdukcapil, guna mempermudah pelayanan bagi penduduk yang terlanjur berdomisili di Berau tanpa SKPWNI dari daerah asal.

Namun berdasarkan evaluasi yang dilakukan, kebijakan ini kebanyakan disalahartikan masyarakat.

“Selain itu, kebijakan ini masih sulit diterapkan, karena masih banyak kabupaten/kota yang tak mau memberikan SKPWNI melalui sistem online. Sementara SPTJM yang kami terapkan menggunakan sistim online,” jelasnya, Selasa (12/6/2018).

Baca: Diakhir Ramadan, Ratusan Prajurit TNI Ikuti Peringatan Nuzulul Quran

Melalui SPTJM, Identitas warga akan diverifikasi oleh Disdukcapil daerah asalnya, jika data Disdukcapil setempat sesuai dengan data yang diberikan oleh warga tadi, administrasi kependudukan di daerah asal akan dihapus dan dicatat di Disdukcapil Berau, sehingga tidak muncul identitas ganda dalam sistim data kependudukan.

Namun kebijakan ini tidak berjalan lancar, karena beberapa daerah menolaknya.

Karena itu, SKPWNI kata Masgul, menjadi syarat mutlak bagi pendatang yang ingin menetap di Kabupaten Berau.

Pengurusan e-KTP, menurut Masgul cukup mudah.

Baca: Kapolda Pantau Terminal, Sopir Angkutan Disuruh Tes Urine

Sesuai dengan surat dari Menteri Dalam Negeri, nomor 471/1768/SJ tentang Percepatan Penerbitan KTP elektronik dan Akta Kelahiran, warga cukup membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK) untk mengurus KTP elektronik.

Namun warga yang pindah domisili, diwajibkan untuk melampirkan SKPWNI, agar tidak muncul data ganda pada adminsitrasi kependudukan. (*)

Penulis: Geafry Necolsen
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help