Pilgub Kaltim 2018
7 TPS di Balikpapan Dinyatakan Rawan Politik Uang, Ini Lokasi-lokasinya
terdapat adanya aktor cukong dan broker yang bisa menggerakkan proses politik uang kepada para pemilih.
Penulis: Budi Susilo | Editor: Januar Alamijaya
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kota Balikpapan menyatakan ada 7 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dianggap rawan terjadinya praktik politik uang di Kota Balikpapan. Pihak Panwslu melakukan patroli pengawasan dan penindakan aksi politik uang.
Hal ini diungkapkan Muhammad Ramli, Komisioner Panwaslu Balikpapan Divisi Penegakan Hukum kepada Tribunkaltim pada Selasa (26/6/2018) siang di ruangkerjanya Jl Martadinata Balikpapan Tengah.
Ia menjelaskan acuan TPS rawan yang secara resmi dikeluarkan oleh Panwaslu Balikpapan merupakan hasil kajian dari 2 pemilihan sebelumnya baik itu Pilwakot, Pilgub, maupun pemilihan legislatif dan presiden.
Baca: Bawa Lari Motor Curian, Remaja Ini Terjatuh saat Dikejar Korbannya
TPS yang dianggap rawan adanya politik uang dipengaruhi oleh beberapa indikator.
Ramli menjelaskan, terdapat adanya aktor cukong dan broker yang bisa menggerakkan proses politik uang kepada para pemilih. Di Kota Balikpapan ada tujuh TPS.
Biasanya cukong dan broker ini ada kaitannya dengan paslon pilgub tertentu yang ingin memenangkan proses pemilihan supaya saat nanti jadi gubernur si cukong dan broker Ini mendapat keuntungan.
"Terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan dalam pemerintahannya," katanya.
Baca: Rieta Amalia Mendadak Heboh dan Jingkrak-jingkrak saat Bertemu Abdul Idol
Faktor lainnya, politik uang bisa datang dari bohir (Bouwheer) atau istilahnya pemilik modal yang sengaja membiayai kepada paslon tertentu untuk berusaha ikut memenangkan.
"Pemberi modal ini saat nanti jagoannya menang akan mendapatkan keuntungan ketika jagoan yang menjabat kursi Gubernur," tuturnya.
Hal ini seringkali terjadi di berbagai daerah. Keberadaan cukong broker dan pemilik modal yang melakukan gerakan politik uang dianggap berbahaya bisa mengancam kestabilan proses politik Pilkada Kaltim.
Dia tambahkan, keberadaan Tim Sukses paslon juga bisa ikut dalam tindakan politik uang. Ada berbagai tipe karakteristik Tim Sukses di setiap paslon.
Baca: Respon Pertemuan JK-SBY, Bambang Soesatyo Ingin Ketum Demokrat Dukung Jokowi
Hal yang paling buruk Tim Sukses yang menghalalkan segala cara melakukan politik uang demi memenangkan paslon yang didukungnya.
Sebanyak 1.363 personel Panwaslu Kota Balikpapan hingga Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) tingkat Kelurahan di Balikpapan bekerja mengawasi adanya dugaan kecurangan seperti halnya politik uang.
Hal ini dijelaskan, Ketua Panwaslu Kota Balikpapan, Ahmadi Aziz, kepada Tribunkaltim, bahwa ada pengawasan khusus, serentak di 171 daerah yang melaksanakan pilkada.
Arahan Bawaslu pusat untuk memastikan tidak ada pasangan calon, tim sukses, pemilih militan, dan relawan, melakukan pelanggaran berupa membagi-bagikan sembako dan politik uang yang bermaksud mengajak memilih suatu pasangan calon tertentu.
