Kominfo Berau Prioritaskan Jaringan Internet di 38 Kampung
Dalam MoU ini, program smart city ini menargetkan seluruh kampung sudah bisa menikmati jaringan internet tahun 2018 ini.
lihat foto
Laporan wartawan Tribun Kaltim, Geafry Necolsen
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Pemkab Berau telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman, dengan PT Telkom Witel Kaltara, dalam program Berau Smart City yang akan dilanjutkan hingga mencapai seluruh kampung.
Program ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Berau untuk kawasan-kawasan yang belum terjangkau jaringan komunikasi dan internet.
Dalam MoU ini, program smart city ini menargetkan seluruh kampung sudah bisa menikmati jaringan internet tahun 2018 ini.
Baca: Pemkot Apresasi Warga Balikpapan dalam Pilgub Kaltim Berjalan Damai
Kepala Diskominfo Berau, Susila Harjaka mengatakan, perjanjian kerjasama yang dilakukan merupakan tindak lanjut MoU dan sebagai dasar pembangunan jaringan internet. Saat ini sudah ada beberapa kampung yang berkoordinasi terkait program ini.
“Seperti di Kecamatan Talisayan, sudah ada beberapa kampung yang bisa menikmati jaringan telekomunikasi yang dilayani oleh PT Telkom,” ujarnya, Jumat (29/6/2018).
Dalam program ini, Diskominfo mendorong PT Telkom memprioritaskan kampung-kampung yang belum memiliki jaringan Internet.
Data yang diperoleh di lapangan, ada 38 kampung yang belum memiliki jaringan internet.
“Ini yang menjadi prioritas. Ini yang kami dorong terus, meskipun kita belum tahu berapa kampung yang akan dibangun, tapi kita tetap prioritaskan 38 kampung ini bisa dibangun terlebih dahulu,” kata Harjaka.
Program Berau Smart City, merupakan salah satu upaya membuka akses bagi kampung yang belum memiliki jaringan komunikasi.
Baca: Usai Jaang Legowo, Rizal pun Demikian, Ini Ucapannya yang Nyebut-nyebut Dilan. . .
PT Telkom akan membangun jaringan Internet hingga ke kampung-kampung.
Jaringan internet akan dibangun di 85 kampung dan 7 kecamatan.
“Kalau dari sosialisasi kemarin, PT Telkom membangun jaringan dan alat, sementara pengelolaannya nanti dilakukan pihak kampung, demikian pula pembiayaan dan pemeliharan diserahkan ke kampung masing-masing,” jelas Susila Harjaka.
Selama ini, minimnya infrastruktur komunikasi kerap dikeluhkan oleh masyarakat.
Terutama yang bermukim di wilayah pesisir, terpencil dan pedalaman.
