Soal Penolakan Transmigrasi di Paser, Wagub Kaltim Seno Aji Ajak Dialog Cari Solusi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji merespons aksi penolakan program transmigrasi di Kabupaten Paser.

Ia menekankan pentingnya dialog untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Seno Aji menjelaskan bahwa program transmigrasi merupakan kebijakan pemerintah yang telah berlangsung sejak tahun 1960-an. 

Menurutnya, para transmigran yang selama ini ditempatkan di berbagai wilayah umumnya dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan baru mereka.

Baca juga: DPRD Kaltim Minta Warga Lokal Diprioritaskan dalam Program Transmigrasi Paser

"Sampai saat ini pun transmigran yang ada juga tidak aneh-aneh, tidak neko-neko, di mana di bumi di bijak, di situ langit di junjung, artinya mereka bisa diterima dengan baik," ujar Seno Aji, Rabu (3/9/2025)

Wakil Gubernur Kaltim itu mengakui, bahwa dirinya belum mengetahui secara detail permasalahan yang terjadi di Paser.

Seno Aji berharap masalah tersebut dapat diselesaikan dengan pendekatan yang baik. 

Ia pun menekankan, program ini merupakan inisiatif pemerintah pusat yang masih relevan mengingat kebutuhan sumber daya manusia di Kalimantan Timur.

Baca juga: Masyarakat, Tokoh Adat dan LPAP Bersatu Dukung Transmigrasi Lokal di Desa Keladen Paser

Dengan populasi 4,2 juta jiwa dan luas wilayah mencapai 127 ribu hektare, Kalimantan Timur dinilai masih membutuhkan penambahan jumlah penduduk.

Kondisi ini menjadi alasan kuat mengapa program transmigrasi masih diperlukan di provinsi tersebut.

"Saya rasa program pemerintah tentang transmigrasi ini cukup baik bagi Kalimantan Timur," tegas Seno Aji.

Menyikapi aksi penolakan tersebut, Wakil Gubernur Kaltim mengaku ingin memahami akar permasalahan.

Baca juga: Disnakertrans Paser Ungkap Paradigma Transmigrasi Sudah Berubah, Fokus Pengembangan Kawasan

Ia menilai pentingnya komunikasi dua arah untuk mencari solusi terbaik.

Aksi tersebut didasari kekhawatiran masyarakat lokal terhadap dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang mungkin timbul dari program transmigrasi. 

Beberapa kalangan menyuarakan prioritas untuk menyejahterakan warga lokal terlebih dahulu sebelum menerima pendatang dari luar daerah.

"Karena kita belum pernah berdiskusi dengan mereka, maka itu kami berharap pemerintah Kabupaten Paser bisa mengundang mereka untuk diskusi dengan baik," pungkas Seno Aji.(*)