Edisi Cetak Tribun Kaltim

Masih Banyak Sekolah Rusak di Samarinda, Dana CSR Bisa buat Bangun

masih masihnya banyaknya bangunan sekolah di Kota Samarinda dalam kondisi rusak mendapat perhatian Dewan Pendidikan Kaltim.

Masih Banyak Sekolah Rusak di Samarinda, Dana CSR Bisa buat Bangun
Tribun Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO ‑ Persoalan masih masihnya banyaknya bangunan sekolah di Kota Samarinda dalam kondisi rusak mendapat perhatian Dewan Pendidikan Kaltim. Seperti diberitakan sebelumnya, sedikitnya 200 bangunan sekolah negeri, tingkat SD dan SMP di Samarinda rusak.

Ketua Dewan Pendidikan Kaltim Hj Encik Widyani kepada Tribun, Senin (16/7) mengungkapkan, bahwa APBD Kabupaten/Kota memang tak bisa diharapkan untuk memperbaiki sekolah‑sekolah rusak. Apalagi, saat ini, pemerintah daerah masih gencar melakukan efisiensi dengan memangkas sejumlah anggaran, termasuk untuk anggaran pendidikan.

"Situasi (keuangan) kita memang sekarang sangat sulit," ujar Encik yang pernah duduk di Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim ini.
Menurut Encik, yang bisa dilakukan jika memang tetap berharap pada APBD adalah menentukan skala prioritas. Sekolah‑sekolah yang tingkat kerusakannya cukup parah dan sudah mengganggu proses belajar mengajar harus mendapatkan anggaran perbaikan.

Baca: Mahasiswa yang Jadi Polantas Gadungan di Jakarta Raup Ratusan Ribu dari Hasil Pungli

Di lain sisi, kata dia, walau yang bisa ditangani tidak bisa seluruhnya, setidaknya pemerintah hadir untuk mengurangi beban yang dirasakan warga, khususnya anak didik "Mana yang paling parahlah diutamakan," ujarnya.

Encik juga menilai bahwa kebijakan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD sebenarnya bukanlah jaminan masalah sekolah rusak bisa teratasi. Pasalnya, anggaran minimal 20 persen untuk pendidikan tersebut juga mengakomodir gaji, insentif, dan lainnya. Dan masalahnya, anggaran untuk gaji, insentif dan lainnya ini juga cukup besar.

"Kalau termasuk gaji, memang minimal 20 persen itu masih kurang. Kalau 26 persen juga bisa kurang," ujarnya.

Solusi yang paling mungkin saat ini adalah memaksimalkan bantuan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan‑perusahaan yang beroperasi di sekitar sekolah.

Encik sendiri sangat menyayangkan pembatalan Perda Kaltim tentang CSR oleh Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu. Padahal dalam perda tersebut mengatur pengumpulan dana CSR dari perusahaan hingga distribusinya sudah ditata dengan baik.
"Jadi CSR‑nya itu satu pintu. Jadi diberikan kepada pengelola dan pengelola akan mendistribusikan," ujarnya.

Baca: Dinar Candy Masuk Pencarian Top Google, Gara-gara Videonya Rayakan Kemenangan Perancis

Kondisi saat ini, kata Encik, CSR yang diberikan perusahaan menjadi tidak terarah. Tujuan utama CSR, membantu masyarakat menjadi tidak maksimal. Hal‑hal yang sebenarnya sangat ditunggu‑tunggu masyarakat, di antaranya perbaikan sekolah‑sekolah rusak menjadi tidak tersentuh. "Perusahaan itu jadi bergerak sendiri‑sendiri," ujarnya.

Dengan tidak adanya perda ini, pintu untuk meminta bantuan kepada perusahaan menurutnya belum sepenuhnya tertutup. Perusahaan yang telah memperoleh banyak keuntungan, tetap memiliki tanggung jawab memajukan wilayah kerjanya, khususnya dalam bidang pendidikan.

Halaman
123
Penulis: tribunkaltim
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help