Kemelut Vaksin MR

Vaksin MR Produksi India Mengandung Babi, Ini Keputusan Komisi Fatwa MUI dan Penjelasan Lengkapnya

Akhirnya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan bahwa Vaksin MR atau Measles Rubella diperbolehkan untuk imunisasi.

Vaksin MR Produksi India Mengandung Babi, Ini Keputusan Komisi Fatwa MUI dan Penjelasan Lengkapnya
indianexpress.com
Ilustrasi vaksin MR 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah melalui pembahasan dalam rapat pleno, akhirnya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)  memutuskan bahwa Vaksin MR atau Measles Rubella diperbolehkan untuk imunisasi. Rapat soal Vaksin MR ini telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak Jumat (17/8/2018) dan Senin (20/8/2018).

Sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018, vaksin MR yang merupakan produksi Serum Institute of India (SII) tersebut diperbolehkan.

Ada beberapa alasan yang disampaikan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Pertama, terdapat kondisi keterpaksaan (dlarurat syar’iiyah). Kalau, belum ditemukannya vaksin MR yang halal dan suci.

Ketiga, ada keterangan ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin halal," tutur Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni’am Sholeh di kantor MUI Pusat, Jakarta, pada Senin (20/8/2018) malam, dalam laman resmi MUI.

Besok Hari Raya Idul Adha, Berikut Panduan Tata Cara dan Niat Shalat Idul Adha

Hari Ini di Indonesia Puasa Arafah, Arab Saudi Sudah Idul Adha, Begini Penjelasan Ulama

Kecewa Berat, I Gede Siman Sudartawa pun Menangis Usai Jalani Race Final

Oleh sebab itu, apabila nantinya telah ada vaksin serupa yang halal dan suci, maka hukum Vaksin MR yang saat ini 'mubah' atau 'diperbolehkan' kembali menjadi 'haram' karena dalam proses pembuatannya mengandung zat haram.

Menurutnya, pemerintah khususnya dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus lebih menjamin tersedianya vaksin halal demi kepentingan masyarakat Indonesia.

Selain pertimbangan kesehatan, pemerintah juga perlu memerhatikan aspek keagamaan karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga masyarakat merasa aman.

“Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan," ujar Asrorun Ni'am.

Sebagai perwakilan Komisi Fatwa MUI, dia meminta produsen vaksin MR yakni SSI agar berupaya untuk menyediakan produk vaksin halal serta menyertifikasi produk tersebut sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Halaman
12
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help