Rapat Persiapan Pengadaan CPNS Pekan Ini di Jakarta, Kaltara Optimistis Dapat Formasi
Di Kalimantan Utara empat Kabupaten turut diundang Kemenpan RB bersama Pemprov Kalimantan Utara.
lihat foto
Laporan wartawan Tribunkaltim.co Muhammad Arfan
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengundang Sekretaris Daerah sejumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia membicarakan rincian penetapan kebutuhan (formasi) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan persiapan pengadaan CPNS tahun 2018, pada Kamis 6 September pekan ini.
Di Kalimantan Utara empat Kabupaten turut diundang Kemenpan RB bersama Pemprov Kalimantan Utara.
Masing-masing Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung.
Ini yang Dirasakan Tetangga Usai Menyambut Peraih Medali Emas Asian Games
"Kota Tarakan tidak diundang. Mungkin karena tidak mengusulkan, atau mengusulkan tetapi ada pertimbangan lain dari Kemenpan RB," kata Irianto kepada Tribunkaltim.co, saat disua di gubernuran, Selasa (4/9/2018).
Kemenpan RB kata Irianto tentu mempertimbangkan beberapa hal sebelum menyetujui usulan formasi CPNS Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Indikatornya berupa kapasitas fiskal, porsi belanja pegawai, dan lainnya.
"Kalau tidak memenuhi syarat tentu tidak diberi formasi. Misalnya kalau belanja pegawainya terlalu tinggi, bisa jadi tidak diberi karena anggaran bakal banyak habis di belanja pegawai. Kegiatan pembangunan tidak ada," katanya.
4 Wilayah Lumbis Ogong di Kabupaten Nunukan Ikut Diklaim Malaysia
Pemprov Kalimantan Utara sebelumnya mengusulkan 1.770 formasi.
Namun baru diberikan 500 formasi yang yang kemudian diseleksi tahun 2017 kemarin.
"Jadi masih ada sisa 1.200. Tahun ini barapa kita dikasih formasi, kita belum tahu. Kita tunggu penetapannya. Karena pemerintah akan melihat kapasitas APBN," sebutnya.
Kepala Biro Kepegawaian Daerah Kalimantan Utara Muhammad Ishak sebelumnya mengatakan, belanja pegawai Kalimantan Utara masih di bawah 50 persen.
Berada di posisi antara 25-26 persen saat ini. Jika diberi kuota CPNS 500 orang lebih Pemprov Kalimantan Utara masih bisa membiayai kebutuhannya nanti.
Ribuan Warga Kampung Baru Belum Punya Septik Tank, Ini yang akan Dilakukan DLH Balikpapan
"Kebutuhan itu seperti mebeler di tempat kerjanya, dan biaya lainnya. Dan salah satu syarat utama bisa diberi kouta pengadaan CPNS adalah daerah yang belanja pegawainya di bawah 50 persen," katanya.
Kalau pun sewaktu-waktu Kementerian PAN RB menetapkan formasi, Pemprov Kalimantan Utara sudah siap melaksanakan tahapannya. BKD sudah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 1 miliar lebih.
