Komnas HAM Dijadwalkan Turun ke Tol Balikpapan-Samarinda

SAMARINDA, TRIBUN - Tidak jelasnya proses nilai tanah warga dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) asal Solo ini juga dibenarkan Guntur, salah satu kuasa warga yang tanahnya belum bebas di Seksi 2, 3 ,4 proyek tol Balikpapan-Samarinda.

"KJPP-nya itu dari Solo. BPN pun kami tanya tak bisa jawab. Makanya kami juga lapor ke Komas HAM, dan rencana juga akan turun bulan ini. Persoalannya, kalau proses pembebasan lahan juga tak wajar, itu masuk dalam pelanggaran," ucap Guntur, Selasa (4/9).

Dijelaskan, jika warga diam saja akan nilai yang jauh berbeda tersebut, sama saja ini seperti perampasan lahan warga.

"Bagaimana standarisasi KJPP. Kok nilai tanah di satu lokasi bisa berbeda. Apalagi ini beda jauh sekali, dari Rp 45 ribu dengan Rp 250 ribu-Rp 300 ribu. Apakah mungkin di tanah yang satu ada emasnya dan yang satu tidak ada kah," katanya.

Menurut Guntur dijadwalkan Komnas HAM, September ini akan ke Kaltim sesuai target pemerintah untuk membebaskan lahan tol Balsam.

"Agenda bulan ini. Saya juga sedang menyiapkan warga yang lahannya bermasalah untuk mengadu ke Presiden, untuk buktikan ada masalah di pembebasan lahan tol ini," tandasnya. (anj)