Jika Dipanggil KPK, Deddy Mizwar Siap Beri Kesaksian Seputar Kasus Meikarta
Tak ingin berpolemik di media, Deddy Mizwar memilih melapor ke Presiden Jokowi dalam sebuah acara di Muaragembong, November 2017 lalu.
lihat foto
Jika Dipanggil KPK, Deddy Mizwar Siap Beri Kesaksian Seputar Kasus Meikarta
TRIBUNKALTIM.CO - Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengaku siap memberi kesaksian terkait kasus mega proyek Meikarta. Namun hingga kini, pria yang akrab disapa Demiz itu belum mendapat panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ya bersedia tapi relevansinya apa dalam kasus ini. Saya gak tahu ini suapnya apa? IMB kah, alih fungsi lahan, perubahan tata ruang, atau apa?" kata Demiz saat dihubungi awak media, Jumat (19/10/2018) siang.
Demiz kala itu memang cukup keras dalam menyikapi rencana proyek perumahan besutan Lippo Grup itu.
Pada akhir 2017, Pemprov Jabar hanya memberikan rekomendasi penggunaan lahan seluas 84,6 hektar kepada Pemkab Bekasi dari 700 hektar total lahan yang diajukan untuk pembangunan Meikarta.
Petinggi Lippo Group Ditangkap, Bagaimana Kelanjutan Proyek Meikarta dan Nasib Konsumen ?
Suap Miliaran ke Bupati Bekasi, Diduga untuk Permudah Mendapatkan IMB Meikarta
Salah satu alasannya, ia khawatir proyek Meikarta berdampak pada kuantitas dan kualitas suplai air bersih.
Hal itu sesuai dengan hasil kajian Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
"Itu kan sudah selesai, di masa kita gak ada apa-apa. Itu (lahan) yang 84,6 hektar kan, setelah itu ya sudah setelah itu urusan kabupaten, amdal, dan lain-lain," tutur Demiz.
"Jadi bukan surat izin, itu rekomendasi. Karena kan itu kawasan strategis provinsi. Kalau amdal, IMB itu urusan kabupaten, iya (izin lokal) kita kan gak punya kewenangan," tambahnya.
Demiz mengakui, jika sebelum rekomendasi dikeluarkan banyak pejabat yang turut bersuara dari mulai Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan hingga Ketua MPR Zulkifli Hasan.
KPK Geledah Kantor Lippo Group di Menara Matahari Terkait Kasus Izin Meikarta
Soal Meikarta, Pegacara Lippo Bicara: Tak Mentolerir setiap Pegawainya yang Melakukan Tindak Korupsi
Meski demikian, ia mengaku tak merasa tertekan. Tak ingin terlibat polemik di media, Demiz melapor ke Presiden Joko Widodo dalam acara peluncuran program kehutanan sosial di Muaragembong, November 2017 lalu.
"Di Muaragembong saya ngomong, saat itu yang lain sudah pada jalan, saya ajak (Jokowi) duduk lagi sebab ini urgent saya bilang. Ini kasus sudah nasional, sampai melibatkan internasional karena melibatkan Hongkong," kata Demiz.
"Saya langsung lapor ke Jokowi kan. Saya kan gak mau gaduh, ada menteri-menteri komentar saya gak mau counter. Ada Pak Luhut, Pak Zulkifli, Pak Hinca macem-macem menteri. Sampai Ombudsman juga komentar, gua aja gak ngomong apa-apa," tambah Demiz.
Ketika itu, Demiz memberanikan diri untuk bicara dengan Jokowi lantaran khawatir mendapat informasi sepihak.
"Persoalannya begini, saya gak mau suatu saat bapak (Jokowi) bersebrangan dengan saya dan dapat informasi yang berbeda. Pak Jokowi bilang sudah lakukan saja sesuai peruntukan, ya udah diam semuanya. Iya itu sebelum keluar surat rekomendasi," kata dia.
