Studi Banding DPK Balikpapan, Yogyakarta Terapkan Google Maps untuk Amankan Zonasi PPDB

TRIBUNKALTIM.CO, YOGYAKARTA-- Dewan Pendidikan Kota (DPK)

Yogyakarta semua kebijakan pendidikan dewan pendidikan terus mengawal apa yang tertulis dalam kebijaksanaan pemkot harus bisa dilaksanakan di sekolah sekolah. Contoh, DPK setuju dan mendukung dalam mengawal kebijaksanaan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi, karena lebih menggambarkan Pancasila.

Mengapa? Karena sudah bertahun-tahun sekolah di tengah kota itu selalu saja mendapatkan siswa dari warga kelas menengah ke atas, fasilitas bagus, sehingga anak-anak itu di sekolah-sekolah kota itu NEM-nya tinggi, sementara mereka yang punya NEM tinggi pasti diterima di sekolah negeri dengan kualitas tinggi.

Dengan adanya sistem zonasi, maka oleh dinas pendidikan dan dewan pendidikan diterjemahkan sebagai ditafsikan menggunakan teknologi infomasi google maps, sehingga jawak udara dari rumah RW-nya ke rumah. Jadi titik jarak itu bukan rumahnya, tetapi titik RWnya.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta, Dr Ariswan ketika menjawab pertanyaan Ketua DPK Balikpapan Mudzakir, dalam tamu studi banding dari Dewan Pendidikan Kota Balikpapan bersama tim Diknas, PGRI dan PGSP Balikpapan yang melakukan kunjungan, Jumat (19) lalu.

Dengan demikian, kata Arsiwan, saat ini siapapun bisa melihat lokasi sekolah siswa itu berdasarkan zonasi google maps, "Sekakarang tidak bisa lagi, sekolah yang bagus -bagus itu menerima siswa SMP dengan nilai NEM tinggi.  Sekarang menerima siswa dengan NEM ada yang 30, ada yang 12 atau bahkan 10," katanya.

Dengan sisem zonasi itu, maka efeknya PPDB kemarin persoalan tahun-tahun lalu hampir tidak muncul, "Tahun-tahun sebelumnya begitu banyak komplain muncul ke dinas," kata Ariswan menambahkan. Hampir tidak ada komplain, kecuali terkait dengan distribusi siswa ke sekolah.

"Akses sekolah, misalnya daerah Umbulharjo, terjadi ada siswa tidak bersekolah di sekolah negeri. Ini erjadi, karena kami belum mempersiapkan. Tahun depan, dengan cara memindahan satu sekolah  SMP negeri ke daerah Umbulharjo. Saya dan dari dewan saat itu juga khilaf," kata Ariswan.

Bagaimana dengan swasta? Swasta, karena ternyata lulusan SD masuk SMP belum dapat tertampung di negeri, bisa diterima di swasta. "Memang ada persoalan, dimana tunggakkan uang SPP siswa dan uang bantuan lainnya tinggi sekali," katanya.

Sekolah swasta bisa menerima siswa yang tidak bisa diteria karena sistem zonasi, "Malahan ada beberapa sekolah swasta sudah melakukan penerimaan siswa mendahuui PPDB, sehingga saat PPDB dilaksanakan mereka tidak perlu lagi menerima siswa. Karena sudah penuh," katanya. Namun, Arisman menambahkan secara kualitas penerimaan siswa di SMPS swasta naik akan tetapi secara kuantitas menurun.

DPK memberikan peran kualitas pembelajaran siswa di sekolah,  ternyata dinas melihat al positif kemudian progarm dewan diparesiasi oleh dinas, "Pada tahun-tahun pertama memang tidak ada anggaran, karena dilantik di tengah tahun anggaran Maret. Pada tahun kedua dapat hibah, kami ajukan program itu kami kelompokan dalam tiga  jalan tol. Pertama, agar ada akses DPK kepada kuasa sekolah melalui komite sekolah," katanya.

Maka di Yogya, tambah Arisman, dewan memfasilitasi forum-forum komite sekolah, ada forum SD dibagi empat zona, SMP ada forum, "Secara periodik forum-forum itu kami undang untuk FGD (Forum Group Discusion) terkait dengan implementasi. Ini jalur ke komite," tegasnya. 

Tahun kedua, program DPK diinklukan ke anggaran dinas pendidikan,  sehingga pendanaan dipertanggungjawabkan oleh dinas, kami melaporkan program kerja ke dinas, "Tahun tiga dan empat ini dapat hibah murni," tuturnya.

Dalam dana hibah, itu menurut Arisman, dicamtumkna pula hnor anggota dewan, masuk anggaran sehingga tidap bulan anggota dewan pendidikan Yogya mendapatkan honor Rp 900.000/ bulan, karena program kerja yang dilakukan.

"Dewan Pendidikan Provinsi Yogya pun kemudian heran, kok bisa dapat honor, bagaimana?" kata Arisman, karena DPK Provinsi  tidak dapat honor, mereka  mau belajar dari DPK Yogya. Tahun akhir ini, DPK Yogya mempertanggungjawabkan semua anggaran. Bahkan DPK juga mengangkat seorang karyawan dan diberi gaji gaji standar UMR.