Studi Banding DPK Balikpapan, Yogyakarta Terapkan Google Maps untuk Amankan Zonasi PPDB

Efran Azazi, Sekretaris DPK Balikpapan dan Jufriansyah dari LSM Stabil kemudian mempertanyakan, "Dasar hukumnya apa boleh memberikan honor kepada anggota DPK Yogya? Arisman menjawab, "Sumber anggaran DPK yang jelas, ketika menganggarkan itu mata anggaranya jelas. Ada honor dan diizinkan, jadi jelas ada masuk ke pemerintah," tuturnya.

Menurut Jufriansyah dana hibah tidak dapat dijadikan honor, dan itu sangat jelas. Oleh karena itu di Balikpapan tidak pernah ada honro bagi anggota pengurus DPK, bagaimana mekanismenya? Apakah ini tidak menjadi temuan? Menurut Arisman, honor ini bukan untuk pertama kalinya.

Sudaryanto, anggota DPK Yogya lainnya, menambahkan bahwa sesungguhnya bukan disebut honor, yang ada adalah uang transportasi karena melaksanakan program, "Jadi bahasanya yang muncul adalah uang transportasi. Dihitung rutinitas program, setiap hari Rabu rutin mengadakan pertemuan, sehingga ketemulah nominal itu ada kegiatan yag tidak dapat dibiayai. Contohnya ketika kami melakukan monitoring tidakada dananya, monitor PPDB tidak ada pos. Sehingga kita kumpulkan dapatkan angka seperti itu," tuturnya.

Jufriansyah kemudian memberi respon sepakat atas keterangan Sudariyanto, sehingga honor atau gaji melainkan hanya uang transpor sebagai pelaksana program. (ps)