Bukan Hanya Tak Netral, Irianto akan Sanksi PNS yang Tidak Terdaftar DPT

berdasarkan laporan KPU Kalimantan Utara, masih ada sejumlah PNS Pemprov yang belum masuk dalam daftar pemilih.

Bukan Hanya Tak Netral, Irianto akan Sanksi PNS yang Tidak Terdaftar DPT
Tribun Kaltim/M Arfan
Kegiatan talkshow Respons Kaltara yang menghadirkan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie (tengah), Kapolda Brigjen Pol Indrajit, Ketua KPU Suryanata Al Islami, dan Ketua Bawaslu Siti Nuhriyati. 

Laporan wartawan Tribunkaltim.co Muhammad Arfan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Daftar pemilih masih menjadi persoalan serius yang diupayakan penyelenggara pemilu agar masyarakat wajib pilih terdaftar sebagai daftar pemilih.

Pemerintah daerah juga akan turut berperan dalam suksesi pemilu 2019 mendatang. Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie menegaskan, dalam beberapa kali kesempatan pihaknya selalu meminta masyarakat untuk memastikan diri terdaftar dalam daftar pemilih yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Setiap kali kesempatan saya selalu mengajak agar masyarakat berpartisipasi mensukseskan pemilu nanti. Salah satu caranya adalah memastikan diri kita semua terdaftar sebagai pemilih. Salah satu indikator pemilu itu sukses karena partisipasi pemilih yang tinggi," kata Irianto dalam kegiatan 'Respons Kaltara' di Kedai 99 Tanjung Selor, Selasa (23/10/2018).

Baca: Bawaslu Balikpapan Temukan 1.761 DPT Ganda

Di internal pemprov lanjutnya, akan disosialisasikan. Sebab berdasarkan laporan KPU Kalimantan Utara, masih ada sejumlah PNS Pemprov yang belum masuk dalam daftar pemilih.

Ia tidak segan menjatuhkan sanksi kepada PNS  Pemprov yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih.

"Sanksinya bermacam-macam. Bisa sanksi penundaan kenaikan pangkat, bisa juga sanksi penundaan gaji berkala," ujarnya.

Walau daftar pemilih tetap (DPT) Kalimantan Utara relatif sangat kecil, hanya 424.230 pemilih, namun menurut Irianto hal itu bisa menjadi penilaian nasional jika partisipasinya bisa menembus angka 90 persen atau lebih.

Di Kalimantan Utara lanjutnya, kompleksitas pemilu juga tergolong tinggi meski penduduknya sedikit. Penyebabnya ialah kondisi geografis dan sebaran penduduk yang berjauhan.

"Di sinilah peran pemerintah membantu penyelenggara mensukseskan pemilu. Termasuk mendukung aparat keamanan dalam mengamankan setiap tahapan pesta demokrasi," ujarnya.

Baca: Pemilih Pria Lebih Banyak Dibanding Wanita, Ini Jumlah DPT di Kaltara Pemilu 2019

"Tugas Pemprov memang mendukung dan memfasilitasi. Tidak boleh kita mengintervensi dan memberi alokasi anggaran," ujarnya.

Irianto mengimbau semua kepala daerah dan PNS di Kalimantan Utara bersikap netral.

"Kalau ada ketahuan, hukumnya jelas, ada sanksi. Kita sudah berkoordinasi, mengundang stakeholder, dan media publikasi dan mengajak masyarakat mensukseskan pemilu sekaligus menggunakan hak pilihnya dengan cara-cara yang baik dan jujur," katanya.

Ia juga meminta peserta pemilu baik partai politik, tim kampanye calon Presiden-Wakil Presiden, dan perseorangan calon DPD memanfaatkan masa kampanye ini dengan menaati segala aturan main yang dibuat KPU maupun Bawaslu. 

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved