Proyek Jembatan Pulau Balang Terancam Di-Stop Warga, Ini Alasannya

Proyek pembangunan Jembatan Pulau Balang dari sisi Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terancam stop.

Proyek Jembatan Pulau Balang Terancam Di-Stop Warga, Ini  Alasannya
Istimewa
Jembatan Pulau Balang bentang pendek dari sisi Kabupaten PPU telah rampung. Ditargetkan 2019 mendatang jembatan ini sudah bisa digunakan 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Proyek pembangunan Jembatan Pulau Balang dari sisi Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terancam stop. Kendalanya, pembebasan lahan sampai sekarang belum rampung. Sementara anggaran pembebasan sudah tersedia sekitar Rp 20 miliar.

Namun, sayang Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum melakukan sosialisasi harga yang telah ditetapkan tim penilai kepada pemilik lahan. Padahal batas waktu pembayaran hanya sampai 17 Desember mendatang.

Kepala Bagian Pembangunan Setkab PPU, Nicko Herlambang kepada Tribun, Kamis (6/12) menjelaskan, para pemilik lahan yang terkena proyek jembatan penghubung antara PPU dan Balikpapan ini menyampaikan ancaman bila lahan mereka tak kunjung dibayarkan, proyek pembangunan Jembatan Pulau Balang dari sisi Penajam akan distop.

Baca: Nakhoda Meninggal di Tengah Laut, Dua Nelayan Kebingungan karena Tak Bisa Kemudikan Perahu

Masih ada lahan yang belum dibebaskan, termasuk di titik jembatan. Bukan hanya itu, lahan yang belum dibebaskan juga termasuk jalan yang sudah dirigid beton.

Nicko mengatakan, total lahan yang akan dibebaskan mencapai 14,5 hektare. Awalnya 20 hektare namun setelah dilakukan verifikasi ulang hanya sekitar 14,5 hektare. Untuk anggaran, Nicko mengatakan tak menjadi masalah, karena Pemprov Kaltim telah mengucurkan bantuan keuangan untuk membebasan lahan Rp 20 miliar. Sementara prediksi anggaran yang dibutuhkan hanya sekitar Rp 15 miliar.

"Jadi kami sudah mulai urus ini sejak tujuh bulan lalu, dan sekarang tinggal finalisasi saja yaitu sosialisasi BPN kepada pemilik lahan harga dari tim penilai. Kalau ini sudah sosialisasi maka proses pembayaran bisa kami laksanakan. Untuk harga sudah ditetapkan tim penilai tapi kami tidak tahu berapa karena langsung diserahkan kepada BPN," katanya.

Nicko menjelaskan, sosialisasi harga ini wajib dilakukan kepada pemilik lahan. Bila harga yang ditawarkan diterima maka proses pencairan akan dilakukan dan langsung diserahkan kepada pemilik lahan.

Sebaliknya, jika ternyata harga itu ditolak, maka pihaknya akan menitipkan uang pembebasan lahan itu kepada pengadilan. Untuk pemilik, Nicko mengatakan sebanyak 25 orang yang menjadi pemilik lahan tersebut.

Baca: Persija Vs Mitra Kukar - Asisten Pelatih Naga Mekes: Jangan Berikan Kesan Buruk ke Masyarakat Kukar

Langkah selanjutnya, dalam waktu dekat akan segera melayangkan surat kepada Gubernur Kaltim Isran Noor untuk menyampaikan progres pembebasan lahan untuk jalan di sisi Penajam. Bukan hanya itu, juga berharap agar nantinya Kanwil BPN Kaltim bisa memerintahkan BPN PPU segera menyelesaikan tahapan pembebasan lahan ini.

Nicko khawatir bila pembebasan tak bisa dilaksanakan sampai akhir tahun, maka anggaran provinsi itu akan dikembalikan, sementara APBD 2019 tak dianggarkan untuk pembebasan lahan termasuk dari APBD Kaltim.

"Kalau seperti itu, artinya pembangunan jembatan bisa stop terutama sisi Penajam, karena pemilik lahan sudah mengancam akan menutup akses jalan ke jembatan kalau lahan mereka tak kunjung dibebaskan," tandasnya. (*)

Penulis: Samir
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved