Baru 3 Hari Pindah, Pegawai BKPP Kutim Terkejut Warga Keluarkan Sofa dan Minta Gedung Dikosongkan

Mau tak mau, Salsa bersama pegawai BKPP lainnya meninggalkan ruang kerja setelah terlebih dulu membereskan berkas pekerjaan yang sedang diselesaikan.

Baru 3 Hari Pindah, Pegawai BKPP Kutim Terkejut Warga Keluarkan Sofa dan Minta Gedung Dikosongkan
TRIBUNKALTIM/MARGARET SARITA
Gedung BKPP Kutim yang disegel pemilik lahan 

Baru 3 Hari Pindah, Pegawai BKPP Kutim Terkejut Warga Keluarkan Sofa dan Minta Gedung Dikosongkan

 Laporan Wartawan TribunKaltim.co, Margaret Sarita

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA – Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kutai Timur diduduki warga yang mengaku sebagai pemilik lahan seluas 6 hektar, tempat berdirinya kantor dan mess untuk peserta diklat di kawasan Bukit Pelangi, Jumat (11/1/2019).

Warga yang mengaku pemilik lahan, yakni Hatta dan kawan-kawan, mulai menduduki gedung tersebut sejak pagi, sekitar pukul 10.00 Wita.

Mereka memindahkan sofa panjang warna hitam dari lobi gedung ke teras dan meletakkan sofa tersebut tepat di depan pintu ruang masuk gedung.

 

Promo Makanan Hari Ini, Nikmati Beli Satu Gratis Satu hingga Dapat Potongan Harga 30%

Seorang Guru Ditangkap Polisi Terkait Kasus Hoaks Surat Suara Tercoblos

 

Imbasnya, tak ada yang bisa berlalu lalang  masuk ke dalam gedung.

Seluruh pegawai yang sedang bekerja diminta keluar gedung dan tidak boleh menempati gedung itu, sampai ada pembayaran dari Pemkab Kutim, terhadap lahan tersebut.

“Pokoknya, sampai dibayar, gedung ini kami segel. Tidak boleh ada aktivitas. Kalau tidak dibayar, kami mau jual lahannya. Kalau pemerintah mau gedungnya, silakan angkat,” ungkap pengacara pemilik lahan, DR Ardi Hasyim SH MH.

Pemkab Kutim, kata Ardi, bukan belum menyelesaikan kewajiban atas lahan tersebut.

Namun, pembayaran lahan bukan pada si pemilik lahan, yakni Hatta dkk.

Tapi pada orang lain yang menjual lahan tersebut pada pihak ketiga yang kemudian menjual pada pemerintah.

Saat ini, kata Ardi lagi, sesuai putusan perkara perdata nomor 41/pdt.g/2018/PN Sgt, Hatta dkk merupakan pemilik lahan yang sah.

Sehingga mereka meminta kuasa hukumnya untuk meminta ganti rugi dan menyegel gedung yang berdiri di atas lahan mereka.

 

Ini Sosok Pelatih Fisik Baru Borneo FC, Berkebangsaan Brasil tapi Lancar Berbahasa Melayu

NASA Sebut Letusan Gunung Agung yang Baru Terjadi Bisa Selamatkan Dunia, Begini Penjelasannya

 

 “Permasalahan sengketa lahan ini, sudah terjadi sejak 2010 dan tahun 2011, Pemkab Kutim sudah membayar sekitar Rp 10,5 miliar pada orang yang salah. Yakni, Pak Baharuddin Hanan, mantan anggota DPRD Kutim. Padahal lahan ini milik Hatta dan kawan-kawan. Permasalahan dibawa ke PN Sangatta dan akhir 2018 lalu, putusan PN Sangatta menyatakan, Hatta dan kawan-kawanlah sebagai pemilik lahan yang sah,” beber Ardi.

Terpisah, salah satu pegawai BKPP Kutim mengaku kaget dengan kedatangan para warga yang mengaku sebagai pemilik lahan areal perkantoran BKPP dan Gedung Diklat Kutim.

Bersama kuasa hukumnya Hatta dkk menduduki gedung BKPP Kutim
Bersama kuasa hukumnya Hatta dkk menduduki gedung BKPP Kutim (TRIBUNKALTIM/MARGARET SARITA)

“Mereka masuk, kemudian langsung bilang, yang ada di dalam ruangan, tolong kosongkan kantor ini. Saya tanya kenapa, karena biasanya kalau fogging atau pembersihan ruangan atau pemasangan instalasi yang mengharuskan semua pegawai keluar, pasti ada pemberitahuan dari kepala bagian. Ini tidak ada,” ungkap Salsa.

Warga tadi, kata Salsa, menjawab bahwa lahan kantor tersebut masih belum selesai pembayarannya.

Masih sengketa. Mau tak mau, Salsa bersama pegawai lainnya meninggalkan ruang kerja setelah terlebih dulu membereskan berkas pekerjaan yang sedang diselesaikan.

“Kami baru tiga hari lalu pindah semua ke gedung ini. Masih sibuk membereskan berkas-berkas. Tau-tau sudah diusir,” ujar Salsa.

 

 

Penulis: Margaret Sarita
Editor: Doan Pardede
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved