Pemilik Lahan Duduki Kantor BKPP Kutim, Tuntut Pembayaran Uang Ganti Lahan

Pemilik Lahan Duduki Kantor BKPP Kutim, Tuntut Pembayaran Uang Ganti Lahan

Pemilik Lahan Duduki Kantor BKPP Kutim, Tuntut Pembayaran Uang Ganti Lahan
TRIBUN KALTIM / MARGARET SARITA
Hatta dkk sebagai pemilik lahan, menduduki gedung BKPP Kutim, Jumat (11/1). Mereka meminta pembayaran lahan yang didirikan gedung BKPP oleh Pemkab Kutim. 

Pemilik Lahan Duduki Kantor BKPP Kutim, Tuntut Pembayaran Uang Ganti Lahan

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kutai Timur diduduki warga yang merupakan pemilik lahan seluas 6 hektare, tempat berdirinya kantor dan mess untuk peserta diklat di kawasan Bukit Pelangi.

Pemilik lahan, yakni Hatta dan kawan-kawan, mulai menduduki gedung tersebut Jumat (11/1/2019) pagi, sekitar pukul 10.00 wita. Mereka memindahkan sofa panjang warna hitam dari lobi gedung ke teras dan meletakkan sofa tersebut tepat di depan pintu ruang masuk gedung sehingga tak ada yang bisa berlalu-lalang masuk ke dalam gedung.

Seluruh pegawai yang sedang bekerja diminta keluar gedung dan tidak boleh menempati gedung itu, sampai ada pembayaran dari Pemkab Kutim, terhadap lahan tersebut. “Pokoknya, sampai dibayar, gedung ini kami segel. Tidak boleh ada aktifitas. Kalau tidak dibayar, kami mau jual lahannya. Kalau pemerintah mau gedungnya, silakan angkat,” ungkap pengacara pemilik lahan, DR Ardi Hasyim SH MH kepada Tribun Kaltim.

Pemkab Kutim, kata Ardi, bukan belum menyelesaikan kewajiban atas lahan tersebut. Namun, pembayaran lahan bukan pada si pemilik lahan, yakni Hatta dkk. Tapi pada orang lain yang menjual lahan tersebut pada pihak ketiga yang kemudian menjual pada pemerintah.

Saat ini, sesuai putusan perkara perdata nomor 41/pdt.g/2018/PN Sgt, Hatta dkk merupakan pemilik lahan yang sah. Sehingga mereka meminta kuasa hukumnya untuk meminta ganti rugi dan menyegel gedung yang berdiri di atas lahan mereka.

“Permasalahan sengketa lahan ini sudah terjadi sejak 2010 dan tahun 2011, Pemkab Kutim sudah membayar sekitar Rp 10,5 miliar pada orang yang salah. Yakni Pak Baharuddin Hanan, mantan anggota DPRD Kutim. Padahal lahan ini milik Hatta dan kawan-kawan. Permasalahan dibawa ke Sangatta'>PN Sangatta dan akhir 2018 lalu, putusan Sangatta'>PN Sangatta menyatakan, Hatta dan kawan-kawanlah sebagai pemilik lahan yang sah,” beber Ardi.

Pemilik lahan pun sempat menagih uang yang Rp 10,5 miliar pada Baharuddin Hanan, namun tidak bisa mengembalikan. Masih ada sisa pembayaran sebesar Rp 1,5 miliar. Sisa itulah yang dituntut para pemilik lahan untuk segera dibayarkan pemerintah. “Harga lahan ini, kemarin Rp 12 miliar. Sudah dibayarkan pada pihak yang salah Rp 10,5 miliar. Kita tuntut yang Rp 1,5 miliar saja dulu untuk dibayarkan oleh Pemkab Kutim. Sisanya, mau dicicil Rp 1 miliar per bulan juga tidak apa-apa,” kata Ardi.

Salah satu pegawai BKPP Kutim mengaku kaget dengan kedatangan para warga yang mengaku sebagai pemilik lahan areal perkantoran BKPP dan Gedung Diklat Kutim.

“Mereka masuk, kemudian langsung bilang, yang ada di dalam ruangan, tolong kosongkan kantor ini. Saya tanya kenapa, karena biasanya kalau fogging atau pembersihan ruangan atau pemasangan instalasi yang mengharuskan semua pegawai keluar, pasti ada pemberitahuan dari kepala bagian. Ini tidak ada,” ungkap Salsa.

Mereka menjawab, lahan kantor ini masih belum selesai pembayarannya. Masih sengketa. Mau tak mau, Salsa bersama pegawai lainnya meninggalkan ruang kerja setelah terlebih dulu membereskan berkas pekerjaan yang sedang diselesaikan. “Kami baru tiga hari lalu pindah semua ke gedung ini. Masih sibuk membereskan berkas-berkas. Tau-tau sudah diusir,” ujar Salsa. (*)

Penulis: Margaret Sarita
Editor: Reza Rasyid Umar
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved