Hanya 31 Warga Binaan di Lapas Tarakan Punya Nomor Induk Kependudukan

Jumlah pemilih di Lapas Tarakan sebanyak 1.108 (catatan 10 Desember). Sebanyak 826 di antaranya adalah warga Tarakan

Hanya 31 Warga Binaan di Lapas Tarakan Punya Nomor Induk Kependudukan
TRIBUNKALTIM/ARFAN
Seorang pemilih perempuan menyalurkan hak pilihnya dalam rumah tahanan Polres Bulungan pada Pilkada Kaltara Tahun 2015 lalu. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) berdasarkan catatan terakhir Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara sebanyak 450.108 pemilih (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2). Awalnya KPU menetapkan DPT sebanyak 429.338 pemilih.

Sepanjang tidak ada arahan KPU RI untuk melakukan pencermatan kembali, maka jumlah pemilih DPTHP-2 kata Suryanata tidak akan berubah. Adapun Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalimantan Utara mencapai 2.183 tempat.

"Itu belum terkait dengan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)," kata Suryanata, Senin (21/1/2019).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kemudian mengeluarkan edaran kepada Bupati/Walikota untuk melaksanakan gerakan nasional jemput bola ke Lapas dalam rangka memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk warga binaan agar diterbitkan KTP Elektronik.

"Kebetulan kita di Kalimantan Utara, Lapas ada di Tarakan dan Nunukan. Kegiatan jemput bola serentak nasional itu dilakukan 17-19 Januari 2019," ujarnya.

Jumlah pemilih di Lapas Tarakan sebanyak 1.108 (catatan 10 Desember). Sebanyak 826 di antaranya adalah warga Tarakan. Yang memiliki NIK hanya 31 warga binaan. "Pada tanggal 17 Januari kemarin sudah mencapain1.217 warga binaan," ujarnya.

Wali kota sebut Suryanata sudah memerintahkan Disdukcapil untuk melaksanakan arahan dari Mendagri tersebut. Pihak Lapas juga telah berkomitmen untuk berupaya maksimal mengumpulkan data warga binaan yang belum memiliki NIK.

"Sejak pendataan awal oleh KPU Tarakan dan KPU Nunukan, banyak warga binaan yang tidak punya NIK dan KTP," ujarnya.

Selain itu, Polres Tarakan dan Polres Nunukan beserta jajaran Kejaksaan Negeri akan membantu database warga binaan yang pernah diproses di institusi tersebut.

"Apabila daftar warga binaan yang memiliki identitas kependudukan dan sudah terdaftar dalam DPT, maka dia akan dimasukkan dalam DPTb (Daftar Pemilih Tambahan)," ujarnya.

"Hanya saja karena dalam keadaan tertentu, akhirnya masuk Lapas. Apabila di DPTb-nya melebihi jumlah DPT yang ada di Lapas tersebut, maka sangat mungkin ada penambahan TPS," tambahnya. (*)

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved