Sebagian Lahan Coastal Road di PPU Belum Bisa Dibebaskan Tahun 2019 Gegara Ini 

Alasannya, karena Dinas Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat (PUPR) PPU tak lagi menganggarkan di APBD 2019.

Sebagian Lahan Coastal Road di PPU Belum Bisa Dibebaskan Tahun 2019 Gegara Ini 
Tribunkaltim.co/ Samir Paturusi
Jalan coastal road termasuk jembatan Nenang Dalam belum diputuskan apakah akan dilanjutkan atau tidak, karena anggaran tahun ini masih menyelesaikan utang multi years yang mencapai Rp 200 miliar lebih 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM -Para pemilik lahan di akses coastal road, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali harus menelan kekecewaan karena pembebasan lahan mereka tak akan dilakukan tahun ini.

Alasannya, karena Dinas Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat (PUPR) PPU tak lagi menganggarkan di APBD 2019.

Padahal tahun lalu sudah dianggarkan Rp 2 miliar namun belum bisa diselesaikan.

Anda Penggemar Ice Cream, Ini Deretan Toko Ice Cream di Balikpapan

Prakiraan Cuaca BMKG di Balikpapan Rabu (13/3/2019), Siang Hari, Hujan Disertai Petir di 3 Wilayah

Prakiraan Cuaca Samarinda Rabu (13/3/2019), Siang dan Malam Berpotensi Hujan

Kabid Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PPU, Setyarso Wahyudiono menjelaskan, untuk pembayaran ganti rugi lahan warga di coastal road belum bisa dilakukan karena anggaran yang diajukan di APBD 2019 tak disetujui.

"Angggaran yang kami ajukan tak disetujui saat pembahasan, padahal sudah kami ajukan Rp 2 miliar sama seperti tahun lalu. Namun tahun lalu tak bisa juga kami selesaikan karena masih ada kendala kepemilikan lahan, " ujarnya.

Ia mengakui bahwa awalnya jumlah bidang yang akan dibebaskan hanya 20 bidang namun terus bertambah sampai 61 bidang.

Bukan hanya itu, luas lahan juga bertambah menjadi 5 hektar sehingga menjadi kewenangan provinsi untuk menetapkan pembebasan tersebut.

Mengenai adanya tumpang tindih lahan, Wahyudiono mengatakan akan dilakukan verifikasi ulang untuk mengetahui pemilik lahan yang sebenarnya.

"Nanti itu akan dicek untuk mengetahui pemilik lahan yang sah, " ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU, Alimuddin, Rabu (13/3/2019) mengaku tak mengetahui bila anggaran pembebasan lahan tak dianggarkan, padahal seharusnya bila persoalan lahan sudah selesai bisa dianggarkan untuk ganti rugi.

Bahkan ia mengatakan bahwa seharusnya pembebasan lahan coastal road sudah seharusnya selesai, namun ternyata masih banyak yang belum diselesaikan.

"Kan masing-masing SKPD menginput usulan mereka masuk ke sistem yang telah disiapkan. Seharusnya itu masuk anggaran untuk membayar lahan warga, " ujarnya. (*) 

Penulis: Samir
Editor: Anjas Pratama
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved