Ketum PPP Gus Rommy Ditangkap OTT KPK, Ini Tanggapan TKN, Mahfud MD, Andi Arief hingga Sandiaga Uno

TRIBUNKALTIM.CO - Jumat (15/3/2019), Romahurmuziy kerap disapa Gus Rommy, Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  terjaring OTT KPK, 

Agus Rahardjo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan kabar tersebut.

Meski demikian, Agus Rahardjo belum mengungkap ia ditangkap bersama siapa saja dan terkait kasus apa.

"Betul, ada giat KPK di Jatim. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK bertempat di Polda Jatim," kata Agus saat dikonfirmasi Kompas.com.

• SEDANG TAYANG - Link Live Streaming Madura United vs Borneo FC, Dejan Antonic Kerahkan Skuat Terbaik

• Seungri Sebut Indonesia dalam Percakapan Negosiasi Layanan Prostitusi, Tawar-menawar dengan Bos

• Romahurmuziy Dikabarkan Terjaring OTT KPK, Ini Jejak Karier Politiknya

Menurut Agus, KPK akan menentukan status pihak-pihak yang diamankan dalam waktu 1 x 24 jam.

"Tunggu konferensi pers lanjutan di KPK nanti malam atau besok pagi," katanya.

Tertangkapnya Ketum PPP Romahurmuziy dalam OTT KPK mendapat tanggapan dari sejumlah pihak.

Berikut tanggapan sejumlah pihak terkait terjaringnya Romahurmuziy dalam OTT KPK yang Tribunnews rangkum dari berbagai sumber.

1. Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir meminta semua pihak untuk tidak mengaitkan penangkapan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahumuziy dengan Pemilihan Presiden 2019.

Meskipun, Romy, sapaan Romahurmuziy, merupakan wakil ketua TKN dan ketum partai pengusung Jokowi-Ma'ruf.

"Kan enggak ada hubungannya dengan Pilpres. Kecuali, mohon maaf, misalnya ada hubungan dengan pilpres, ya bisa. Tapi kalau urusan pribadi ya sulit," ujar Erick di Jalan Situbondo, Jakarta, Jumat (15/3/2019) dilansir Kompas.com.

Erick mengatakan, harus dipisahkan antara kasus pribadi dengan kasus yang berkaitan dengan Pilpres.

Kasus hukum yang melibatkan Romy menjadi salah satu yang tidak bisa dikaitkan dengan Pilpres.

"Kan enggak bisa semuanya itu gara-gara pilpres, semua bicara pilpres. Ekonomi harus tetep berjalan, kehidupan masyarakat harus tetap berjalan, penegakan hukum harus tetap berjalan. Pemilu tuh lima tahun sekali, Indonesia ya musti jalan terus," kata Erick.