Tol Samarinda-Bontang bisa Menguras APBD, Ini yang Dilakukan Pemprov Kaltim
Jika jalan tol Samarinda-Bontang dibebankan ke pemerintah daerah, dikhawatirkan bakal menguras APBD Kaltim.
Penulis: Cornel Dimas Satrio Kusbiananto | Editor: Adhinata Kusuma
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim, Taufik Fauzi mengatakan pihaknya tengah berupaya agar pembangunan jalan tol Samarinda-Bontang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Hal ini dilakukan guna mereduksi beban APBD Kaltim dalam membiayai jalan tol tersebut.
"Kalau jadi PSN tanggung jawab pendanaan pembangunan fisik jalan tol dan pembebasan lahan dibiayai oleh pemerintah pusat. Di awal memang butuh APBD, tapi kemudian kalau diambil alih pusat maka menggunakan dana pemerintah pusat," kata Taufik Fauzi di kantor Gubernur Kaltim Jl Gajah Mada Samarinda Kalimantan Timur, Selasa (9/4/2019).
Jika jalan tol Samarinda-Bontang dibebankan ke pemerintah daerah, dikhawatirkan bakal menguras APBD Kaltim.
BACA JUGA:
Agus Suwandy-Saefuddin Zuhri Dukung Tol Samarinda-Bontang Masuk PSN, Siap Lobi ke Pusat
Wika Run 10 K, Merekalah Orang Pertama yang Berlari di Tol Samarinda-Balikapan. . .
Pasalnya menurut Taufik Jalan tol Samarinda Bontang diperkirakan menelan dana pembangunan fisik sebesar Rp 11 triliun.
Belum lagi biaya pembebasan lahan yang bakal menelan biaya Rp 300 miliar -Rp 400 miliar.
Pihaknya telah menyampaikan usulan beserta pradesign jalan tol ke Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
Menurut Taufik design jalan tol Samarinda-Bontang kurang lebih menyerupai jalan tol Balikpapan-Samarinda.
"Panjangnya sama. Tapi Samarinda Bontang, hanya 95 kilometer," ucapnya.
Pun demikian dengan hambatan dalam proses pembebasan lahan.
Taufik mengatakan jalan tol Samarinda-Bontang terhambat dengan keberadaan hutan lindung.
Namun hambatan ini dirasa tak sulit, lantaran pihaknya sudah pernah menangani hal serupa di jalan tol Balikpapan-Samarinda yang juga terhambat kawasan hutan lindung.
