Sandiaga Uno Kirim Sinyal Bakal Tolak Posisi Menteri di Kabinet Jokowi, Begini Ungkapannya

TRIBUNKALTIM.CO - Pilpres 2019 bisa resmi dikatakan berakhir.

KPU RI sudah menggelar pleno penetapan pasangan Presiden dan Wakil Presiden teprili, yakni pasangan Jokow Widodo - Maruf Amin.

Prabowo Subianto pun sudah membubarkan Koalisi Adil Makmur, yang berisi parpol pendukungnya selama Pilpres 2019.

Sementara, Sandiaga Uno, Capwapres Prabowo, sempat diisukan menerima tawaran posisi menteri di Kabinet Kerja Jilid II.

Namun, Sandiaga Uno tampaknya sudah mengirimkan sinyal akan menolak tawaran menteri, tersebut.

Sandiaga Uno mengatakan, perjuangan untuk membangun Indonesia tak harus berada dalam struktur pemerintahan.

Sandiaga Uno mengatakan, sebagai pihak yang tidak terpilih di Pilpres 2019, ikhtiar untuk mewujudkan keadilan sosial dapat dilakukan dengan menjadi mitra penyeimbang untuk menjaga pemerintahan.

"Sebagaimana lazimnya suatu pemilu, yang terpilih akan memimpin pemerintahan.

Yang tidak terpilih akan berperan sebagai mitra penyeimbang untuk menjaga jalannya pemerintah ke depan," kata Sandiaga melalui akun resmi Instagram @sandiuno, Minggu (30/6/2019).

Sandiaga Uno yang juga Ketua DPP Gerindra mengatakan, berada di luar pemerintahan bukan karena tak ingin bersama-sama dengan pemerintah.

Namun, ia ingin ada ada pihak-pihak yang menjaga dan mengingatkan jalannya pemerintahan.

"Bila ada mekanisme saling cek, saling kontrol saling menjaga, dan saling mengingatkan, maka InsyaAllah jalannya pemerintahan akan baik," ujarnya.

Sandiaga Uno mengatakan, pemerintahan ke depannya harus dapat memastikan lapangan kerja selalu terbuka, harga-harga bahan pokok terjangkau dan terkontrol.

Ia juga ingin memberikan solusi agar perekonomian terkendali dengan baik.

"Dan kita harus pastikan lapangan kerja terus terbuka dan harus kita pastikan harga-harga bahan pokok terjangkau dan terkontrol," tuturnya.