Gerindra dan Demokrat Rebutan Kursi Ketua MPR RI, Golkar Justru Belum Gelar Rapat Pleno

TRIBUNKALTIM.CO - Gerindra dan Demokrat Rebutan Kursi Ketua MPR RI, Golkar Justru Belum Gelar Rapat Pleno.

Diketahui, partai oposisi seperti Demokrat dan Gerindra rebutan kursi Ketua MPR RI, sedangkan Golkar justru belum menggelar rapat pleno.

Sebelumnya, Partai Gerindra selaku partai oposisi di Pilpres 2019, secara terang-terangan minta jatah kursi Ketua MPR ke kubu pemerintah.

Menanggapi langkah Gerindra sekaligus sikap partainya, politisi Partai Golongan Karya atau Golkar Lawrence Siburian mengatakan segala keputusan terkait Pemilu akan di tuntaskan pada rapat pleno.

"Kita belum ada rapat harian, pleno.

Semua keputusan di Golkar diambil di dalam rapat pleno," ungkap Lawrence saat ditemui usai diskusi Polemik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).

Seperti diketahui, partai politik kini tengah membangun komunikasi untuk membentuk paket Pimpinan MPR guna meraih kursi Ketua MPR periode 2019-2024.

Dalam UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, dan DPD), paket pimpinan MPR berjumlah 5 orang, terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil.

Dari kelima pimpinan MPR tersebut, 4 orang berasal dari partai politik dan 1 orang berasal dari unsur DPD.

Sementara soal bagaimana komposisi tokoh yang duduk di kursi pimpinan MPR, Golkar kata Lawrence belum sampai pada pembicaraan di level tersebut.

"Paket atau tidak itu belum, sampai saat ini sah sah saja. Di dalam Golkar belum ada pembicaraan," ujar dia.

Diberitakan sebelumny, Partai Gerindra mengincar kursi Ketua MPR RI.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan bahwa komposisi terbaik pimpinan lembaga negara nanti yakni Ketua DPR dari PDI-Perjuangan dan ketua MPR berasal dari Partai Gerindra.

"Ketua MPR Gerindra, Ketua DPR PDIP, Presiden Joko Widodo," kata Sodik melalui pesan tertulisnya, Jumat, (19/7/2019).

Komposisi tersebut kata Sodik, tanpa harus menunggu peta koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan nantinya.