Giliran PPP yang Solid Tolak Masuknya PAN, Gerindra, Demokrat ke Koalisi Indonesia Kerja.
Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa menegaskan partai pendukung Jokowi-Maruf tidak menambah anggota Koalisi Indonesia Kerja.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Setelah PKB, Giliran PPP yang Solid Tolak Penambahan Partai Koalisi Indonesia Kerja.
Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa menegaskan partai pendukung Jokowi-Maruf tidak menambah anggota Koalisi Indonesia Kerja.
Hal itu disampaikan Suharso di sela-sela pertemuan dengan PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartanto, dan Ketum NasDem Surya Paloh di kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019) malam.
“Bagaimana kita mengantisipasi adanya pikiran-pikiran apakah diperlukan perluasan keanggotaan dari koalisi dan seterusnya.
Kami punya suatu kesimpulan sementara ini mungkin belum agendakan hal semacam itu (red-penambahan koalisi). Mungkin ada waktunya,” kata Suharso.
Lebih lanjut, Suharso juga menyatakan kelegaannya karena sejauh ini konsolidasi di internal koalisi berjalan baik dan positif.
Menurutnya, meski muncul banyak silang pendapat ke publik terkait saling-klaim kursi pimpinan MPR, partai anggota koalisi nyatanya masih solid.
“Kami bersyukur selama ini hanya ada perang kata-kata di antara kami sendiri yang berempat ini terutama kader-kader kami yang hebat-hebat itu.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tegaskan soliditas partai Koalisi Indonesia Kerja masih terjaga, meski isu rebutan jatah kursi kabinet dan Ketua MPR RI, berembus kencang.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Muhaimin Iskandar, menuturkan, soliditas antarparpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) terus terjaga.
Ia berharap, soliditas itu tidak terpecah karena polemik terkait isu rebutan jabatan.
Hal itu disampaikan Muhaimin atau Cak Imin dalam agenda soliditas antarparpol KIK di kantor DPP Nasdem bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketum PPP Soeharso Monoarfa, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Senin (22/7/2019).
"Pertemuan antarpartai koalisi yang menyukseskan Jokowi-Maruf ini mutlak dan harus terjaga dengan baik.
Jangan sampai berita-berita yang muncul menyebabkan koalisi antara kita terpecah," ujar Muhaimin.
Dia menuturkan, isu yang muncul di masyarakat saat ini, seperti rebutan jabatan menteri dan Ketua MPR periode 2019-2023, seolah-olah benar terjadi di dalam koalisi KIK.
