Dapat Lampu Hijau dari Gubernur Kaltim, Balikpapan Belum Resmi Usulkan PSBB

TRIBUNKALTIM.CO,BALIKPAPAN- Pemerintah Kota Balikpapan sampai saat ini masih belum mengajukan permohonan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kepada Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

Meski telah mendapat lampu hijau dari Gubernur Kaltim Isran Noor, Walikota Balikpapan Rizal Effendi sepertinya masih belum mantap mengajukan kebijakan besar itu.

Menurutnya, PSBB merupakan suatu hal yang perlu diperhitungkan secara matang, tak serta-merta hanya butuh pembahasan melainkan harus dianalisa dengan baik.

"Jangan mendramatisir bahwa PSBB terkendala anggaran. Ini kebijakan yang harus dikaji betul. Karena sebagian kebijakan PSBB sebetulnya juga telah dilakukan pemkot dalam pembatasan yang ada," ujar Rizal Effendi, Senin (4/5/20).

Ia pun meminta agar semua masyarakat tak hanya terpancing dengan istilah PSBB. Sebab tak ada artinya jika PSBB dilakukan namun tak ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

Baca Juga

Ada Pandemi Corona, Sejumlah Proyek Pembangunan Bontang Batal, Sekda Beberkan Proyek yang Prioritas

BREAKING NEWS Bertambah Satu, Total Pasien Positif Corona di Berau jadi 20 Orang

Bela Donald Trump, Menlu AS Beber Soal Virus Corona Senjata Biologis China, Bukti Besar Laboratorium

Terlebih saat ini, Presiden Joko Widodo tengah mengevaluasi kebijakan PSBB yang sudah lebih dulu dilakukan oleh beberapa daerah. Kebijakan terkait dengan relaksasi pun dirasa Rizal Effendi bukan hal yang gampang.

"Jangan kejebak dengan istilah, pokoknya kita tidak tergantung dengan PSBB-nya, yang kita lakukan adalah intensif di beberapa pembatasan, itu akan kita lakukan," jelasnya.

Tak hanya Balikpapan, lanjutnya, semua daerah yang telah berstatus zona merah pasti akan membahas PSBB.

Namun lagi-lagi, kebijakan ini masih memperhitungkan antisipasi pada kendala yang kiranya akan dihadapi nanti.

Maka itu sembari menunggu kebijakan pusat, Pemerintah Kota Balikpapan pun masih terus mengkaji setiap aspek yang ada. Seperti halnya aspek kesehatan, sosial dan ekonomi.

"Kita sedang kaji, pokoknya tidak ada persen-persenan," cetusnya.