Pilkada Kubar
Pemkab Kubar Siap dan Dukung Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 meski di Tengah Pandemi Covid-19
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ( Kubar) menggelar rapat koordinasi untuk membahas secara khusus anggaran pelaksanaan Pilkada 2020.
Penulis: Febriawan | Editor: Syaiful Syafar
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ( Kubar) menggelar rapat koordinasi untuk membahas secara khusus anggaran pelaksanaan Pilkada 2020.
Rapat tersebut menindaklanjuti rapat dengan Kementerian Dalam Negeri dalam persiapan Pilkada serentak, 9 Desember 2020.
Rapat yang dilaksanakan di ruang diklat Kantor Bupati lantai III dipimpin langsung oleh Asisten II Ayonius bersama Asisten I Misran Effendi.
Turut hadir Inspektur Inspektorat, KPUD, Bawaslu, Kepala BP3D, Dinas Kesehatan, Kesbangpol, Satpol PP dan BKAD.
Ayonius menjelaskan, Pemkab Kubar siap mendukung pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020.
"Pilkada memang harus dilaksanakan, walaupun dalam kondisi apa pun, seperti saat ini di tengah wabah covid-19," ujar Ayonius, saat dikinfirmasi.
Baca juga: Pemkab Kubar Difasilitasi Sampaikan Dua Usulan Ke BNPB Pusat
Baca juga: Dua Pasien Kubar Sembuh, Misran Effendi Ingatkan Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19
Baca juga: UPDATE Virus Corona di Kubar Hari ini Senin 7 Juni 2020, Dua Pasien Positif Covid-19 Sembuh
Ayonius menambahkan, semua perangkat daerah terkait harus segera membuatkan program yang berkaitan dengan Pilkada, khususnya anggaran maupun informasi-informasi terkait pelaksanaan Pilkada.
"Dalam mereview anggaran Pilkada, harus terus berkoordinasi dengan BP3D, Inspektorat, dan BKAD. Karena jangan sampai tujuan awal kita baik, tetapi bisa menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Oleh sebab itu kita harus selalu berkoordinasi," kata Ayonius.
Berkenaan dengan peralatan kesehatan, APD dan sebagainya untuk menunjang pelaksanaan Pilkada, pihak terkait bisa terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.
Begitu juga mengenai pelaksanaan kegiatan di lapangan yang nantinya akan dihadiri banyak orang, maka ketentuan protokol kesehatan harus diterapkan dan dipatuhi.
Sementara, Asisten I Misran Effendi menyatakan, Pemkab Kubar juga terus memberikan dukungan kepada penyelenggara untuk mengawal demokrasi dari sisi finansial.
Seperti disampaikan Mendagri, daerah harus menyiapkan finansial.
