Pansus Pengawasan Covid-19 Berikan 8 Rekomendasi Atas Evaluasi Gubernur Soal Raperda APBD-P 2020

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- DPRD Balikpapan melakukan rapat paripurna terkait persetujuan DPRD atas hasil evaluasi Gubernur Kaltim.

Khususnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai APBD perubahan 2020.

Wakil Ketua DPRD kota Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle mengatakan, Gubernur Kaltim telah mengeluarkan evaluasi terhadap Raperda itu.

Ini kemudian dituangkan dalam APBD 903/5950/1726-III/BPKD yang dibacakan bersama Pemerintah Kota Balikpapan.

Selanjutnya dilakukan evaluasi panitia khusus pengawasan anggaran percepatan penanganan covid-19 di Balikpapan.

"Kami dari pansus telah merekomendasikan pada pemerintah kota, berupa delapan rekomendasi," ujar Sabaruddin Panrecalle.

Menurut politisi partai Gerindra ini, rekomendasi tersebut dihasilkan dari hasil kerja sama.

Rekomendasi pertama adalah menyusun anggaran penggunaan covid-19 yang digunakan sebagai rujukan Kota Balikpapan.

"Kami minta laporan disampaikan ke kami. Juga kami minta agar jika ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran covid, ditindak tegas oknum yang melakukan," ucapnya.

DPRD Balikpapan, lanjutnya, akan meminta transparansi anggaran.

Satgas pun juga diminta secara preventif pada masyarakat terkait kebijakan.

"Juga membuat kajian dari aspek sosial. Pemkot melihat selama covid-19 ini bagaimana dampak sosial dan lingkungan. Kami minta laporannya," katanya.

Legislatif juga berencana akan meminta data penerima bantuan sosial, baik dari pihak ketiga maupun yang disalurkan pada masyarakat.

"Kami minta update. Juga laporan pendistribusian, terkait data yang di-update atau justru data yang terpakai sudah tidak update," tuturnya.

Baca juga: Lengkap, Cocok di WhatsApp dan Instagram, Kumpulan Ucapan Selamat Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 H