Walikota dan Wawali Balikpapan Beda Parpol, Sekkot Jamin PNS Tetap Netral

BALIKPAPAN, tribunkaltim.co.id - Bukan rahasia lagi jika kedua pucuk pimpinan di Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan berbeda pandangan politik. Walikota Balikpapan Rizal Effendi kini didaulat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPD II Partai Golkar Balikpapan, sedangkan Wakilnya Heru Bambang telah lebih dulu didapuk menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan.

Keduanya jarang tampil secara bersamaan dalam acara resmi pemerintahan. Terlepas dari pembagian tugas yang berbeda, namun berbagai spekulasi kerap muncul di publik, menilai jalannya roda pemerintahan tidak harmonis. Bahkan, beberapa waktu silam, Ketua DPRD Balikpapan Andi Burhanuddin Solong yang juga Ketua DPD II Partai Golkar, pernah menyoroti hal tersebut.
 
Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun seketika menjadi perhatian di tengah perbedaan warna politik tersebut. Dikhawatirkan, PNS ikut terlibat dalam kegiatan politik pimpinannya. Apalagi belum lama ini, seorang PNS kepergok Panwaslu Kota Balikpapan dalam kegiatan kampanye salah satu parpol. Meski parpol itu bukan milik salah satu pimpinan Pemkot, namun kejadiannya cukup menjadi preseden buruk di tengah momentum Pemilu 2014.
 
Menanggapi hal ini, Sekretaris Kota (Sekkot) Balikpapan Sayid MN Fadly mengatakan, perbedaan pandangan politik antara Walikota dan Wakil Walikota adalah hal yang wajar. Mengingat jabatan keduanya adalah jabatan politis. Dia pun menjamin tak ada PNS yang ikut terlibat dalam kegiatan politik Rizal-Heru.
 
"Walikota dan Wakil Walikota terlibat politik aktif itu nggak ada masalah. Memang jabatannya jabatan politik, soal dia berbeda warna juga nggak ada masalah. Itu masing-masing hak pribadi. Tapi sepengetahuan saya, selama ini tidak ada pak Rizal maupun pak Heru mengajak PNS ikut terlibat. Intinya bahwa mereka ngerti kok kapasitas masing-masing, bahwa PNS itu harus netral dari kekuatan politik manapun," ujarnya.

"Saya bisa menjamin, termasuk pak Wali dan Wawali pun juga sering mengatakan bahwa PNS itu harus netral. Jadi tidak ada hal yang aneh, buktinya pemerintahan jalan saja, penghargaan terus kita dapat, tidak banyak intrik politik waktu pemilu kemarin," tambah Sayid.

Menurut Sayid, Rizal-Heru kerap mengingatkan bawahannya dalam rapat coffee morning maupun apel pagi, untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Adapun kasus yang menyeret salah satu oknum PNS di kampanye Pemilu Legislatif beberapa waktu lalu, ditegaskan bukan berasal dari parpol Rizal-Heru.

"Itu memang satu isu (PNS terlibat kegiatan politik), dan kebetulan partainya bukan dari mereka (Rizal- Heru). Itu bukti bahwa tidak ada pengkotak-kotakan di kalangan PNS Pemkot. Kalaupun ada, pasti kita beri sanksi," tegasnya.

Sayid sendiri mengaku masih sering berdebat segitiga dengan Walikota dan Wakil Walikota. Apabila keduanya saling berbeda pendapat, acap kali dirinya sebagai Sekkot mengingatkan untuk kembali pada aturan.

"Kadang saya dengan pak Wali dan Wawali berdebatnya panjang, ya masih seringlah debat segitiga. Kalau ada perbedaan pendapat, ya posisi Sekda menengahi. Biasanya saya mengembalikan kepada aturan main. Artinya, kalau itu dilarikan ke politik kan kadang-kadang bisa melebar, jadi kita mencoba mengembalikan kepada aturan main. Bahkan kalau saya beritahu mereka terima kok," pungkasnya. (*)