Ingin Jadi Menteri, Sejumlah Orang Mendatangi Rumah Transisi Jokowi-JK

JAKARTA,  tribunkaltim.co.id - Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla tengah memikirkan penyusunan kabinet pemerintahannya kelak setelah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019. Namun, proses pemilu presiden masih bergulir di Mahkamah Konstitusi lantaran kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Rupanya, ada sejumlah orang yang secara terbuka ingin menjadi menteri. Mereka sampai mendatangi kantor tim transisi bentukan Jokowi-JK untuk mengajukan diri sebagai menteri.

Ratna salah satunya. Ia mengaku politisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan sempat maju sebagai calon anggota legislatif periode 2014-2019. Setelah gagal duduk di parlemen, Ratna mencoba mengajukan diri sebagai calon menteri di kabinet pemerintahan selanjutnya.

"Saya dapat dukungan 500.000 suara dari relawan untuk menjadi menteri sosial," kata Ratna, saat ditemui seusai menyampaikan riwayat hidupnya ke kantor tim transisi, di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2014) sore.

Ratna menegaskan, dirinya mengajukan diri atas nama pribadi dan tidak membawa nama PKPI.

Selain Ratna, ada juga Abdul Rani Rasjid yang juga datang ke kantor tim transisi untuk mengajukan diri sebagai menteri. Abdul adalah dosen akuntansi di beberapa universitas swasta, salah satunya adalah di Perbanas Institute, Jakarta.

Sesuai dengan keahliannya, Abdul berharap dapat dipilih masuk dalam kabinet Jokowi-JK. Ia merasa mampu dan berhak mengajukan diri karena mengaku ikut membantu kemenangan Jokowi-JK melalui jaringan relawannya, yaitu Ikatan Pemilih Indonesia yang markasnya berada di wilayah Jakarta Selatan.

"Maunya sih jadi menteri koperasi dan UKM, kan saya ekonom dan relawan Jokowi-JK," ucap Abdul.

Saat dikonfirmasi, deputi tim transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi adanya minat publik untuk mengajukan diri sebagai menteri. Meski begitu, ia memastikan bahwa tim transisi tak memiliki kaitan dan kewenangan dalam rekrutmen kabinet mendatang.

"Soal menteri itu hak prerogatifnya presiden nanti," pungkas Hasto.