BPJS Kesehatan Regional Kalimantan

Tak Bayar Iuran, Layanan untuk Peserta BPJS Kesehatan Bakal Distop

Permasalahan saat ini,khusus peserta mandiri saat mendaftar pasti membayar sekali. Kemudian dipakai untuk berobat, setelah itu tak bayar iuran lagi.

Tak Bayar Iuran, Layanan untuk Peserta BPJS Kesehatan Bakal Distop
Asep Subana, Kepala Departemen Pemasaran dan Kepesertaan BPJS Kesehatan Divre Kalimantan.

BALIKPAPAN, tribunkaltim.co.id - -Perlindungan kesehatan masyarakat kini lebih terjamin dengan hadirnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  Kesehatan.  Namun ini belum dibarengi kesadaran sebagian peserta dalam memenuhi kewajibannya  membayar iuran.

"Permasalahan saat ini,  mereka khusus peserta mandiri atau informal, saat mendaftar pasti membayar sekali. Kemudian dipakai untuk berobat atau melahirkan lalu setelah itu tidak membayar iuran lagi," ungkap Asep Subana, Kepala Departemen Pemasaran dan Kepesertaan BPJS Kesehatan Divisi  Regional (Divre) VIII Kalimantan kepada Tribunkaltim.co.id (TRIBUNEWS.com).

Hingga akhir Agustus 2014, jelas Asep, tercatat sekitar 24,9 persen peserta mandiri di wilayah Divre Kalimantan yang meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, belum memenuhi kewajibannya membayar tunggakan iuran.

Saat ini, menurut Asep,  hanya diberlakukan semacam early warning system bagi peserta mandiri yang menunggak iuran. Begitu mereka datang berobat, akan diingatkan bahwa bulan sekian belum membayar iuran, dan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tetap diberikan.  "Kedepannya bakal diberlakukan sanksi operasional yakni layanan distop pada bulan tertentu bila belum membayar iuran.  Kami masih menunggu regulasinya untuk menerapkan," tandas Asep.

Sebenarnya, bila peserta mandiri menunggak iuran justru memberatkan mereka sendiri untuk melunasi sekaligus. Apalagi bila datang berobat lagi di faskes dalam kondisi sakit parah, kemudian diingatkan tentang tunggakan iuran.

Untuk sementara, jelas Asep, guna mengimbangi pembiayaan, peserta mandiri tetap dilayani dan BPJS Kesehatan mencari kantong-kantong lain seperti pos PNS, TNI Polri, badan usaha, maupun pemda yang mengintegrasikan jamkesda-nya.  "Ini yang kami sasar untuk mengimbangi pengeluaran dari peserta mandiri. Tidak ada yang salah di sini. Sebab regulasi memang seperti itu," ujar Asep yang juga mantan Kepala PT Askes (Persero) Tarakan,  seraya menambahkan BPJS Kesehatan masih mencari format solusi yang tepat untuk menertibkan pembayaran iuran peserta sehingga layanan tetap lancar.

Mengenai jumlah peserta mandiri, kata Asep, khusus Provinsi Kalimantan Timur tercatat Cabang Samarinda (meliputi Samarinda, Bontang, Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Mahakam Hulu) sebanyak 12.533 orang  dan Cabang Balikpapan (Balikpapan, Paser, Penajam Paser Utara) sebanyak  53.452 orang. Sedangkan di Cabang Tarakan Provinsi Kaltara (Tarakan, Berau, Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung) sebanyak 33.490 orang.

Editor: Fransina Luhukay
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved