Soal Manusia Perahu, Filipina Minta Tambahan Waktu

TANJUNG REDEB, TRIBUN– Pemerintah pusat masih belum mengambil keputusan untuk memulangkan ratusan manusia perahu, yang kini di tampung di Lapangan Bulalung, Tanjung Batu, Kecamatan Derawan. Keinginan Pemkab Berau untuk menggiring 589 manusia perahu itu ke wilayah perbatasan juga dilarang oleh pemerintah pusat.

Menurut Direktur Pengawasan Sumberdaya Kelautan, Kementerian Keluatan dan Perikanan, Adi Syahmeta, saat ini pemerintah tengah berupaya menempuh jalur diplomatik dengan Filipina dan Malaysia agar mau mengakui ratusan manusia perahu itu sebagai warga negaranya. (Baca juga: Manusia Perahu di Berau Dipindah ke Kapal).

Adi Syahmeta beralasan, keyakinan pmerintah bahwa ratusan manusia perahu tersebut merupakan warga Malaysia karena ada bukti-bukti transaksi dan pengakuan dari manusia perahu, bahwa selama ini mereka tinggal di Samporna, Malaysia.

Demikian juga dengan manusia perahu asal Filipina, mengaku berasal dari Pulau Tawi-tawi dan Bangau-Bangau yang masuk dalam gugusan kepulauan Filipina. Tidak hanya itu, pemerintah Filipina melalui Konsulat Jenderal mereka yang ada di Manado pun secara lisan mengakui bahwa 88 dari manusia perahu tersebut merupakan warganya.

Kepala Imigrasi Tanjung Redeb, Erwin Hariadi saat dikonfirmasi Tribun mengaku belum mendapat kabar terbaru dari Kemnterian Luar Negeri. “Informasi terakhir yang saya dapat dari Kementerian Luar Negeri, pihak Filipina minta perpanjangan waktu untuk memverifikasi, apakah betul 88 orang warga negara mereka,” kata Erwin kepada Tribun, Minggu (21/12/2014). (*)