Golkar Kaltim Tetap Dukung Ical tapi DPD II Bulungan Akui Agung Laksono

Laporan wartawan Tribun Kaltim M Abduh Kuddu dan Budi Susilo

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - DPD Golkar Kaltim menolak mengakui kepengurusan partai pusat versi Musyawarah Nasional (Munas) Ancol. Meski pemerintah pusat telah mengakui kepengurusan Golkar berada di bawah kepemimpinan Agung Laksono, Golkar Kaltim hanya mengakui pemimpin mereka adalah Aburizal Bakrie yang akrab disapa Ical.

"Golkar Kaltim tetap mendukung Ical. Kita tidak mengakui Munas Jakarta. Kita hanya mengakui Munas Bali," kata Ketua DPD I Golkar Kaltim, Mukmin Faisyal, saat menghubungi Tribun Kaltim, Selasa (10/3/2015).

Saat berbincang melalui telepon kemarin sore, Mukmin terkejut ketika diberitahu bahwa pemerintah telah mengakui kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono. Mukmin sempat menanyakan darimana sumber kabar tersebut.

Untuk diketahui, pemerintah akhirnya mengakui kepengurusan Partai Golkar yang diketuai Agung Laksono. Mereka dinyatakan sah dan diminta segera mengirimkan susunan kepengurusan lengkap pada Kementerian Hukum. (Baca: Kian Memanas, Ical Bertekad Ambil Alih Kantor Partai Golkar)

"Saya menerima keputusan Mahkamah Partai yang menyatakan mengesahkan hasil kepengurusan Munas Ancol secara selektif di bawah kepemimpinan Agung Laksono," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly, kemarin.

Laoly berujar keputusan itu baru diambilnya pada pukul 10.00 kemarin dengan meminta pertimbangan para ahli dan stafnya agar sesuai dengan aturan hukum. Sesuai keputusan Kementerian Hukum bertanggal 15 Desember 2014, kata Laoly, Kementerian menyerahkan penyelesaian konflik Golkar pada Mahkamah Partai.

Sementara sidang Mahkamah Partai Golkar pun sudah menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol dengan Ketua Umum Agung Laksono. "Kami meminta kepengurusan Golkar di bawah Agung Laksono segera mengirim nama dengan mengakomodir semua kader Golkar yang memenuhi kriteria," ujar Laoly.

Menanggapi hal tersebut, Mukmin kembali menegaskan bahwa Golkar Kaltim tetap pada keputusan awal, hanya mengakui Ical sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Malam ini kita seluruh DPD I dan DPD II di Indonesia yang kemarin menyelenggarakan Munas Bali akan berkumpul untuk membahas dualisme kepengurusan ini juga," kata Wakil Gubernur Kaltim ini.

Konflik internal partai ini juga berpengaruh pada pelaksanaan Pilkada di beberapa daerah di Kaltim. Karena tentunya, calon yang akan diusung oleh pengurus Golkar di daerah akan diusulkan ke pengurus partai di pusat. Sementara pemerintah pusat hanya mengakui Golkar versi Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono.

"Kita belum kalah dan kita masih melakukan upaya," ujar Mukmin.

Sementara menanggapi putusan pemerintah tersebut, Ketua DPD II Golkar Kukar Rita Widyasari mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan dari DPD I Golkar Kaltim. Namun ia berharap dualisme kepengurusan ini dapat segera berakhir. Menurutnya, keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Partai itu harus dilakukan sepenuhnya. (Baca: Ada Penyusup di Konsolidasi Golkar Kubu Ical Serang Ali Mochtar Ngabalin)

"Termasuk harus mengakomodir kedua belah pihak. Siapapun yang menang, Golkar menang. Jadi ini saatnya meleburkan menjadi satu. Saya hanya ingin Golkar tetap berjaya," kata Rita kepada Tribun Kaltim.

Sedangkan Walikota Balikpapan Rizal Effendi yang akan maju kembali di Pilkada Balikpapan mendatang, mengatakan dirinya masih menunggu keputusan dari Golkar Kaltim. Rizal yang kini menjabat sebagai pembina Golkar Kaltim merasa berutang budi dengan kepengurusan sekarang. "Saya berutang budi dengan teman-teman Golkar Kaltim. Tapi saya berharap konflik ini juga segera berakhir," ujar Rizal.

Namun jika permasalahan ini belum juga tuntas hingga pelaksanaan Pilkada mendatang, Rizal akan berupaya mencari dukungan partai lain untuk memenuhi syarat.

"Saya selama ini komitmen dengan Golkar. Kalaupun terjadi sesuatu, selama ini masih ada Partai Gerindra yang bersama saya. Tinggal nanti saya cari partai lain untuk memenuhi syarat jumlah kursi," ujarnya kepada Tribun Kaltim di kediamannya kemarin malam.

Sementara itu, berbeda dengan pernyataan Ketua DPD I Golkar Kaltim Mukmin Faisyal, Ketua DPD II Golkar Bulungan, Abdul Jalil Fatah menjelaskan pihaknya justru mengakui kepengurusan pimpinan Agung Laksono.

"Atas hasil keputusan itu, kami yang didaerah tidak terjadi perpecahan. Kami tidak timbul konflik, kami semua mengikuti apa yang di pusat sana," ujarnya melalui telepon selulernya, pada Selasa (10/3/2015).

Menurutnya, keputusan yang dilakukan pengurus pusat merupakan langkah yang baik bagi partai Golkar. Keputusan itu mencerminkan satu kesatuan organisasi partai politik. "Kami yang di daerah ikut saja. Kalau ada keputusan seperti itu ya kami dukung," katanya.

Fatah pun menegaskan, keputusan tersebut sudah final dan mengikat. Karena itu dia berharap, semua kader Golkar yang menang untuk merangkul lagi ke mereka yang kalah, jangan ada lagi konfilik yang membekas.

"Kami yang di daerah sini (Bulungan) dari dulu tidak ada konflik. Yang konflik itu ada di pusat sana. Kami yang di daerah damai-damai saja. Selalu ikut pentunjuk dari pusat," tutur Fatah. (*)