Kami akan Class Action Bila IMB di Sungai Ampal Tidak Dibatalkan

HARIAN Tribun Kaltim menampung surat atau keluhan pembaca terkait masalah pelayanan publik. Surat pembaca tersebut kami sajikan pada rubrik Hotline Public Service yang terbit setiap hari, Senin - Sabtu, di halaman 10.

Inilah ini adalah informasi dari pembaca edisi Senin (25/5/2015):

Pertimbangkan Kembali IMB di Bibir Sungai Ampal

Kepada Yth.
Redaksi Harian Tribun Kaltim
di Tempat

MENANGGAPI komentar Ketua Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Balikpapan Suryanto
pada harian Tribun Kaltim edisi Rabu, 7 Mei 2015 halaman 10 tentang tidak adanya pelanggaran hukum atas bangunan yang berdiri di bantaran sungai Ampal Balikpapan karena dianggap bangunan-bangunan tersebut sudah ada izin teknis dari Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Balikpapan, maka kami dari LSM Borneo Energy Mineral Care (BEM Care) memandang perlu memberitahukan bahwa sebaiknya yang menjawab pertanyaan masyarakat tersebut adalah dari DTKP Balikpapan yang mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Seperti yang diketahui PP Nomor 25 Tahun 1991 atau Nomor 38 Tahun 2011 jelas mengatur tentang jarak yang dibolehkan membangun di bantaran sungai adalah 10-20 meter dari bibir sungai dan belum lagi aturan diatasnya yakni Undang-undang RI No 7/2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 11/1974 tentang Pengairan.

Sebaiknya Pemerintah Kota Balikpapan dalam hal ini Dinas Tata Kota dan Perumahan yang berwenang mengeluarkan izin dapat lebih teliti lagi terhadap objek bangunan di bibir sungai tersebut, apakah bangunan tersebut untuk kepentingan masyarakat luas atau kepentingan komersial.

Baca juga: Salurkan Keluhan atas Pelayanan Umum Melalui Hotline Public Service

Oleh karena itu kami meminta kepada Dinas Tata Kota dan Perumahan dapat mempertimbangkan kembali IMB yang telah diterbitkan atas objek bangunan yang berdiri di bibir sungai Ampal tersebut.

Jika tidak maka kami akan mengajukan class action atau gugatan masyarakat lewat Pengadilan Negeri atas kebijakan yang dikeluarkan DTKP Balikpapan tersebut. Sudah selayaknya penyelenggara Negara patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Hormat kami, Ketua Umum BEM Care Kalimantan Richard Sumendap
+6282179563xxx, Email: admin@ngobemcare.org, Web: www.ngobemcare.org

Baca juga: Pak Gubernur, Jalan Kami Berlubang, Mohon Perbaiki Ya Pak

Jawaban Kepala DTKP

20 Meter untuk Sungai di Kawasan Hutan

TERIMA kasih atas informasinya. Untuk hal tersebut, memang benar ada undang-undangnya. Tetapi untuk permasalahan bangunan di dekat sungai, kami mengacu Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 12 Tahun 2004. Dalam Perwali tersebut mensyaratkan bangunan di sisi sungai minimal 5 meter dan untuk daerah padat penduduk, minimal jarak yang dapat didirikan bangunan adalah 2,5 meter.

Untuk mendukung rencana Dinas Pekerjaan Umum (PU), kami bahkan mengeluarkan izin pembangunan dengan jarak minimal 6,5 meter. Jadi kami sudah mengacu pada peraturan. Untuk undang-undang tersebut, yang mensyaratkan 20 meter, itu digunakan bagi sungai-sungai yang dalam kawasan hutan, seperti Sungai Wain contohnya. Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Pemerintah Kota Balikpapan, I Ketut Astana. (m11)

TRIBUNKALTIM.CO/FACHMI RACHMAN

Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Pemerintah Kota Balikpapan, I Ketut Astana

EMAIL dari BEM Care merupakan tanggapan dari pernyataan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang saat itu masih dijabat Suryanto dalam menjawab salah satu pesan singkat yang disampaikan pembaca Tribun. Seperti disebutkan di dalam email tersebut terbit Rabu (7/5) lalu. Berikut cuplikan terbitan Rabu (7/5):

Prolingkungan Kok Ada Ruko di Bantaran Sungai
PAK Walikota kok pembangunan ruko di bantaran sungai Ampal (dekat jambatan S Ampal) diizinkan? Katanya pro lingkungan?

Ujung-ujungnya profil sungai akan berubah secara alami, penyempitan, dan pendangkalan. Di samping itu tidak indah dipandang. Bongkar...bongkar saja tuh rukonya. (+6281349559xxx)

Baca juga: Satu Bulan Air Tidak Mengalir di Prona 3

TRIBUNKALTIM.CO/FACHMI RACHMAN

Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Balikpapan Suryanto

Jawaban Pemerintah Kota Balikpapan

Secara Teknis Tidak Melanggar
SECARA teknis tata ruang itu yakin saya bisa terima, tapi yang perlu diperhatikan lagi untuk estetika lingkungan hidup. Mungkin keluhan warga itu lebih ke estetika lingkungan hidup. Kalau pelanggaran sebenarnya tidak. Kalau Dinas Tata Kota sudah mengeluarkan izin secara teknis itu tidak melanggar.

Misalnya, batasan sungai itu lima meter dari bibir sungai. Itu pun bisa bentuk jalan inspeksi. Kalau Pemda sudah bangun jalan inspeksi secara teknis boleh membangun. Tapi, sorotan masyarakat itu ke estetika lingkungan hidup.

Mau tidak mau dijauhkan dengan sorotan yang efisien lagi. Paling tidak akan ditanam bambu. Terima kasih masyarakat Balikpapan sudah mengungkapkan pendapat berdasarkan estetika lingkungan, tidak semata-mata dengan sistem teknis. Walau teknis bangunan itu tidak melanggar.

Baca juga: Kota Ini Semakin Macet karena Parkirnya Semrawut

Kita juga pro penghijauan. Tetapi tuntutan lahan di Balikpapan ini sangat besar dan tinggi, sehingga lahan sedikit pun harus dimanfaatkan.

Dari sisi lingkungan memang benar, tapi dari sisi ekonomi, di level makro dibangun jembatan pulau Balang dan coastal road. Di sisi mikro, lahan yang kecil dimanfaatkan. Kalau Balikpapan harus memikirkan lingkungan dari sisi ekonominya bagaimana, timbal baliklah, saling membutuhkan. Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Balikpapan Suryanto (dha)