Luar Biasa, Masuk ke Sekolah Dasar Ini Orangtua Rogoh Kocek Rp 1 Miliar

Biaya tersebut, kata dia, sudah termasuk alat-alat peraga, buku pelajaran, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya.

Sedangkan biaya uang sekolah sebesar Rp 3 juta per tahun. Ada pula biaya lain yang harus dikeluarkan orangtua, yakni pengelolaan yang besarnya Rp 16 juta. Tetapi biaya ini sekali bayar untuk 6 tahun masa sekolah atau sampai siswa tersebut lulus.

Biaya ini termasuk biaya makan pagi dan siang siswa, sehingga mereka tak perlu lagi jajan. "Uang itu untuk membayar katering yang sudah kami seleksi, tentunya makanan yang disediakan bergizi dan bernutrisi untuk perkembangan anak," ungkapnya.

Biaya yang tak sedikit itu, menurut Sugianto, berbanding lurus dengan mutu pendidikan. Sekalipun bernuansa Islami, sekolah ini menerapkan metode pembelajaran active learning, applied learning, dan environment learning.

Sugianto mengatakan, IGS menggunakan kurikulum berbasis Tauhid, yang mana seluruh materi pelajarannya bermuara pada peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Untuk di Samarinda, ada Islam Bunga Bangsa (SDIBB) di Jl DI Panjaitan, Sungai Pinang, yang merupakan salah satu sekolah bonafit di ibukota Kaltim itu.

Untuk tingkat SD, uang pangkalnya Rp 15 juta. Ditambah biaya per bulan seperti SPP dan kegiatan lain yang nilainya sekitar Rp 500 ribu sehingga jika ditotal selama enam tahun SD di sini menghabiskan dana sekitar Rp 86.600.000, belum termasuk uang pembangunan (sukarela).

Kepala SDIBB, Supriyadi mengatakan kendatipun punya uang masuk ke sekolahnya calon siswa harus menjalani identifikasi dan observasi.

Setiap tahunnya, kata dia, pihaknya menerima sekitar 120 siswa SD yang terdiri dari 4 rombongan belajar (rombel). "Rp 15 juta untuk 6 tahun (SD), SPP Rp 600 ribu. Untuk ukuran Samarinda ini (memang) dianggap mahal dan biaya tinggi," kata Supriyadi.

Menanggapi tingginya biaya sekolah bertaraf internasional, Pihak Dinas Pendidikan Kota Balikpapan menyatakan sebelum berdiri dan beroperasi terlebih dahulu mengajukan izin ke Kementerian Pendidikan, yang berwenang dan berhak mengeluarkan izin.

Dinas pendidikan kota juga tak bisa mengatur biaya yang harus dipatok oleh pihak sekolah. Sebab setiap sekolah memiliki beban operasional yang berbeda, terlebih lagi sekolah swasta tak mendapat bantuan dari pemerintah, akhirnya semua biaya dibebankan kepada orangtua murid.

"Untuk masalah biaya sekolah swasta kita kembalikan kepada masyarakat, biar menjadi pilihan, mau menyekolahkan anak di sekolah yang mahal atau sebaliknya. Sebab kita tidak bisa mengintervensi, kita hanya melakukan monitoring mengenai keberadaan mereka (sekolah)," kata Fachruddin, saat masih menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, belum lama ini.

Jika nanti ada pihak yang merasa dirugikan karena biaya besar dan fasilitas tidak sesuai, dinas pendidikan akan menindaklanjuti dan melaporkannya ke kementerian.

"Selama ini belum ada laporan mengenai keberatan soal biaya sekolah, kalaupun nanti ada pastinya akan kita tindaklanjuti dan melaporkannya ke pemerintah pusat untuk langkah selanjutnya," ujar Fachrudin. (*)