Baik atau Buruk? Hanya Sedikit Tokoh Terkenal dari 194 Calon Pimpinan KPK

TRIBUNKALTIM.CO - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menuntaskan tahap pertama pekerjaannya. Dari 611 pendaftar, sebanyak 194 kandidat pimpinan KPK lolos seleksi administrasi.

Di antara daftar itu, ternyata tidak banyak sosok terkenal secara nasional. Baik atau buruk?

Beberapa nama yang kiprahnya sudah sering muncul ke permukaan antara lain mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie yang terdaftar pada nomor urut 92.

Guru Besar ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu lahir di Palembang, Sumatera Selatan. Jimly merupakan ketua pertama Mahkamah Konstitusi (2003–2008). Kemudian dia menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 25 Januari 2010. Sejak Juni 2012, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang mengurusi sengketa penyelenggaraan pemilu.

BACA JUGA:  Dua Dosen dari Balikpapan Lolos Seleksi Calon Pimpinan KPK

Kemudian mantan Juru Bicara KPK dan saat ini pimpinan sementara KPK Johan Budi Sapto Pribowo tercantum pada nomor urut 95.

Johan Budi adalah Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya dia pernah menjabat sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Johan sendiri sudah tiga periode menjadi juru bicara KPK.

Pada Juli 2011, dia sempat menyatakan mundur dari jabatannya sebagai juru bicara KPK saat kasus wisma atlet disidik. Johan kala itu dituding mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin ikut dalam pertemuan di Hotel Formula One Cikini bersama Direktur Penyidikan Ade Raharja.

Pelaksana tugas (Plt) Pimpinan KPK Johan Budi saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2015). (WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN)

BACA JUGA: Mari, Komentari 194 Calon Pimpinan KPK yang Lolos Tahap Awal

Alasan pengunduran diri Johan adalah agar bisa lebih fokus menjalani proses seleksi calon pimpinan KPK yang tengah diikutinya. Selain itu, kata Johan, pengunduran dirinya akan memberi keleluasaan jika Deputi Pengawasan Internal KPK memeriksanya. Namun pimpinan KPK periode Abraham Samad meminta Johan untuk tetap bertahan.

Lalu pada Juni 2012, Said Muhammad, anggota Komisi III DPR RI meminta pimpinan KPK untuk memecat Johan. Dia dinilai tidak mencerminkan sebagai juru bicara tapi melebihi komisioner KPK. Meski demikian, Abraham mempunyai penilaian tersendiri mengenai Johan.

Johan dianggap masih layak menduduki jabatannya karena kinerjanya yang bagus dan masih produktif dalam membantu pemberantasan korupsi di negara ini. Johan seorang magister hukum yang tentunya paham mengenai hukum secara komprehensif. Karenanya, dengan ilmu yang mumpuni, Johan masih layak dipertahankan saat ini.

Ketika Polri menetapkan dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sebagai tersangka dalam kasus berbeda, 20 Februari lalu, Presiden Joko Widodo melantik tiga pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK.

BACA JUGA: 194 Pendaftar Lolos Seleksi Awal Termasuk Johan Budi

Mereka adalah Taufiqurrahman Ruki (ketua sementara), Johan Budi SP dan Indriyanto Seno Adji masing-masing sebagai unsur pimpinan sementara.

Johan Budi satu-satunya dari lima komisioner KPK yang tidak berlatar belakang bidang hukum. Lulusan Fakultas Teknik Universitas Indonesia itu justru mahir di bidang jurmalistik.

Ia pernah menjadi kolumnis Harian Media Indonesia (1994-1999), reporter dan editor Majalah Forum Keadilan (1995-2000), editor Majalah Tempo (2000-2005). Ia pernah sebagai dosen di Fakultas Komunikasi Massa Universitas Indonisia Esa Unggul (2004-2005).

Tahun 2011, Johan mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK jilid III. Tapi langkah pria kelahiran 29 Januari 1967 tidak lolos tahap seleksi awal Pansel.

Calon lainnya adalah mantan Komandan Puspom TNI Mayjen TNI (Purn) Hendardji Soepandji. Ia pernah mencalonkan diri maju sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta dalam Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012, dari jalur independen (perorangan). Hendardji berpasangan dengan Ariza Patria.

Ia juga adik kandung dari mantan jaksa agung, Hendarman Soepandji dan kakak kandung dari Gubernur Lemhanas, Budi Susilo Soepandji.

Kemudian perwira polisi aktif, Brigadir Polisi Basaria Panjaitan.Ia bertugas sebagai dosen (widyaiswara) Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim) di Lembang, Jawa Barat.

Basaria lama berkiprah di bagian reserse narkotik (Restik). Misalnya, pernah menjabat sebagai Kasatnarkoba di Polda NTT, Restik Polda Jabar dan direktur reserse kriminal Polda Kepulauan Riau.

Setelah dari Batam, Basaria menjadi penyidik utama Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim di Mabes Polri, Jakarta.
Lalu menjadi kepala Pusat Provos Polri.

Pelaksana tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) M Jasman Panjaitan tercantum pada nomor urut 44. Dia pernah bertugas sebagai Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Kapuspenkum Kejagung, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

(KOMPAS/ALIF ICHWAN) Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan M Jasman Panjaitan

Lalu nama Petrus Selestinus terpampang pada urutan 138. Petrus telah lama muncul dalam demokrasi dan hukum Indonesia, terutama ketika kasus kerusuhan 27 Juli 1996.

(POS KUPANG/NOVEMY LEO)
caption: Kordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus

Peristiwa yang dikenal dengan sebutan Kudatuli tersebut merupakan penyerakan sekelompok massa, di antaranya didapari banyak pria berbadan tegap dan rambut pendek. Pascapenyerangan, Petrus bersama sejumlah pengacara membentuk Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) untuk membela pihak Megawati Soekarnoputri sebagai korban.

Bagaimana menurut anda? Lihat daftar dan beri tanggapan di sini.

(Domu D. Ambarita)