PDIP akan Menarik Rekomendasi Calon Kepala Daerah yang Jadi Tersangka

TRIBUNKALTIM.CO - Calon kepala daerah yang telah mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak bisa berpuas diri dulu. Apalagi jika calon tersebut berstatus tersangka.

PDIP akan meninjau ulang rekomendasi yang diberikan kepada calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka.

Partai berlambang kepala banteng tersebut akan menelusuri apakah penetapan tersangka calon kepala daerah yang direkomendasikan PDIP tersebut bermuatan politis atau tidak.

"Mereka-mereka yang jadi tersangka, akan kami lakukan peninjauan ulang, ada yang penetapan tersangka setelah rekomendasi. Kami akan tinjau apakah itu peristiwa politik atau murni hukum," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, di sela-sela sekolah partai calon kepala daerah, di Depok, Selasa (21/7/2015).

BACA juga: PDIP Bangun Koalisi Hampir Semua Parpol di Pilkada Serentak

Terbuka kemungkinan bagi PDIP menarik kembali rekomendasi mereka terhadap calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka. Hasto mencontohkan kasus salah satu calon di Riau.

"Di Riau, salah satu calonnya kemudian ditetapkan sebagai tersangka, setelah kami pelajari kasusnya kemudian kami cabut," kata Hasto.

Mengenai Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah yang ditetapkan kepolisian sebagai tersangka, Hasto membenarkan bahwa Junaidi pernah mengajukan diri untuk direkomendasikan sebagai calon kepala daerah kembali dalam pilkada serentak tahun ini. Namun, PDIP menolak pengajuan diri Junaidi.

BACA juga: MK Legalkan Politik Dinasti, Demokrasi Sehat Berpotensi Terhambat

"Setelah kami kaji, partai merekomendasikan wakil gubernurnya," kata Hasto.

Menurut dia, PDIP membentuk Tim Lima untuk menyeleksi calon kepala daerah yang akan diusung. Tim ini diketuai Wakil Sekretaris Jenderal Internal Utut Adianto, Ketua DPP Bidang Pemenangan Bambang DH, Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin, Ketua DPP Bidang Organisasi Jarot Syaiful, serta Ketua DPP Bidang Ideologi Idham Samawi. (Icha Rastika)