KIP Inginkan Menteri Baru Harus Terbuka Soal Kinerja‎ Kementerian

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah melakukan reshuffle kabinet dengan melantik sejumlah menteri baru.

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) RI Abdulhamid Dipopramono meminta menteri-menteri baru terbuka kepada publik tentang apa yang akan mereka kerjakan setelah menjabat.

"Mereka harus transparan kepada publik sejak awal menjabat, karena hal itu akan menjadi modal awal kepercayaan publik kepada mereka. Pasalnya, mereka ditunjuk di kala kondisi negara sedang menurun atau kurang menggembirakan, sehingga mereka dituntut melakukan perbaikan kondisi bangsa dan meningkatkan harapan publik," kata Hamid di Jakarta, Rabu (12/8/2015).

Soal ketokohan, kredibilitas, kapabilitas, dan integritas menteri baru, Hamid menilai hal itu merupakan hak prerogatif Presiden. Namun ia mengakui rekam jejak mereka dapat menumbuhkan harapan publik. Contohnya, Rizal Ramli yang pernah menjadi Menko Perekonomian dan Kepala Bulog era Presiden Gus Dur.

Baca: Jokowi Lantik 5 Menteri dan Seskab, Inilah Menteri Kabinet Kerja Terbaru

"Sepak terjangnya sudah jelas memiliki keberpihakan pada rakyat, kepentingan nasional, terbuka, pekerja keras, dan suka turun ke lapanagan. Dari sikapnya itu, Rizal cocok dengan karakter Susi Pudjiastuti sebagai menteri yang dikoordinasinya," katanya.

Kemudian, Pramono Anung Wibowo meskipun belum pernah duduk di kabinet, tetapi pernah menjabat Sekjen PDIP dan Wakil Ketua DPR RI, sehingga kapasitasnya cukup untuk menjabat Seskab. "Soal sikap keterbukaan dia juga sudah terlatih ketika duduk di DPR, baik sebelum jadi wakil ketua maupun pada saat menjabat wakil ketua DPR," katanya.

Hamid menegaskan menteri dan kepala badan yang baru sangat dituntut terbuka dengan program-program yang akan mereka kerjakan. Pasalnya, kondisi Indonesia akhir-akhir ini sempat menurun dan beberapa kalangan masyarakat sudah acuh. Jika para menteri dan kepala badan yang baru ini bisa meyakinkan secara terbuka sejak awal kepada rakyat tentang kebijakan, upaya, dan langkah-langkah yang akan mereka ambil, maka ekspektasi dan optimisme rakyat akan m"Hal ini juga akan bisa meningkatkan kepercayaan kembali rakyat kepada Presiden Jokowi dan pemerintahan secara umum," katanya.

Selain itu, ujar Hamid, mereka harus menyatakan ingin bekerja dan bersikap terbuka kepada rakyat atau publik terkait anggaran di kementerian yang dipimpinnya serta tentang kekayaan pribadi mereka.

Ia mengungkapkan keterbukaan para pejabat baru tersebut akan menumbuhkan keparcayaan rakyat tidak saja kepada sosok mereka tapi juga kepada kementerian atau badan yang dipimpinnya.

"Kebiasaan mengeluarkan kebijakan tanpa memperhatikan aspirasi publik juga harus dihindari agar partisipasi rakyat terus meningkat. Selain itu, yang lebih penting adalah mereka harus," katanya. (*)