Pelanggaran Peserta Pemilu Harusnya Diawasi Lembaga Etik

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Doan Pardede

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pelanggaran yang dilakukan peserta dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), menjadi sorotan dalam Fokus Grup Discussion (FGD) Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 yang diselenggarakan di Hotel Aston, Samarinda, Kamis (22/10/2015).

Pasalnya kata beberapa peserta, dalam setiap pelaksanaannya justru pesertalah yang banyak ditemui melanggar aturan.

Seperti berusaha mempengaruhi penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan masyarakat untuk melanggar dengan memberikan imbalan. Namun selama ini, pelanggaran itu belum ditindak karena belum ada pengawas. (baca juga: Tiga Tahun Kelabui Polisi, Aksi Pria Ini Akhirnya Terbongkar )

"Perlu membentuk lembaga penegak etik untuk peserta pemilu," kata salah satu peserta

Menanggapi hal tersebut, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Samarinda, Galih Akbar Tanjung mengatakan, tujuan dari FGD memang ada lahir rekomendasi-rekomendasi dari para peserta.

Bukan hanya untuk Pemilu di Kaltim, tapi untuk Pemilu di seluruh Indonesia kedepannya. Semua rekomendasi yang dihasilkan kata dia, akan disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat. (baca juga: Berniat Shalat Jumat Bareng Walikota, Aviv Malah "Adu Kambing" )

"Sehingga nantinya ada perbaikan terhadap pelaksanaan Pemilu," katanya.

Termasuk menurutnya, rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti adalah pembentukan lembaga etik untuk mengawasi peserta Pemilu.

"Apabila peserta Pemilu melanggar, bisa dikode etikkan. Kalau selama ini, penyelenggara Pemilu yang salah (saja) yang dikode etikkan. Tapi bagaimana dengan peserta Pemilu," katanya. (*)

***

UPDATE berita eksklusif, terkini, unik dan menarik dari Kalimantan. Like fb TribunKaltim.co  Follow  @tribunkaltim Tonton Video Youtube TribunKaltim