Tutup Lubang Tambang

tribunkaltim.co - Kesal marah, dan kecewa! Itulah perasaan yang ada di benakku ketika menerima SMS dari salah seorang aktivis pecinta lingkungan di Samarinda, beberapa hari lalu. Betapa tidak, untuk kesekian kalinya, lubang tambang di Samarinda kembali menelan korban. Sudah 13 orang dan semuanya adalah anak-anak.

Bagaimana mungkin peristiwa suram ini terulang lagi? Apakah rangkaian peristiwa sebelumnya belum cukup membuat kita sadar akan bahayanya aktivitas tambang di sekitar permukiman. Ancaman nyata itu adalah lubang tambang, yang dibiarkan begitu saja dan tidak diurus lagi.

Benar kata Ketua Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM), Nurkholis, Samarinda memang layak dilabeli sebagai kota yang paling jahat HAM. Saya sangat sepakat dengan ini. Bagaimana tidak, kok bisa kejadian ini terus-terusan terjadi hingga belasan kali menghilangkan nyawa manusia. Terlebih korbannya adalah anak-anak.

BACA JUGA: BREAKING NEWS -- Samarinda Berkabung, Foto 12 Anak Korban Tambang di Arak Keliling Kota

Parahnya lagi, belum ada satupun kasusnya yang diusut tuntas oleh aparat penegak hukum. Padahal sudah jelas terdapat unsur kelalaian perusahaan di hampir seluruh kasus. Seperti tak adanya penjagaan dari perusahaan, dan pembuatan batas atas kawasan tambang yang tertutup bagi umum.

Pemerintahnya juga sama parahnya. Entah, Pemkot Samarinda ini lupa dengan tanggung jawabnya, atau memang tidak berdaya melawan perusahaan tambang? Benar sih, sejak tahun 2014 untuk perizinan dan pengawasan sudah dialihkan ke pemerintah provinsi. Tapi, bagaimana dengan peristiwa sebelum-sebelumnya? Lubang tambang ini makan korban sejak tahun 2011.

BACA JUGA: Jarak Lubang Tambang Belasan Meter dari Sekolah, Nyawa Ratusan Murid Terancam

Kemana fungsi pengawasannya selama ini? Jangan bisanya hanya memberi teguran setelah makan korban. Sesekali pemerintah harus berani melaporkan pelanggaran ini ke penegak hukum. Aktivitas tambang di Samarinda kan banyak yang berada tidak jauh dari pemukiman penduduk.

Dampak tambang ini sudah banyak merugikan masyarakat di ibukota. Salahsatunya adalah dampak banjir. Bahkan ada sekolah yang banjir lumpur sebagai dampak aktivitas tambang.

Tambang memiliki peran besar dalam mewujudkan Samarinda sebagai kota langganan banjir. Saking kecewanya warga dengan banjir yang tidak teratasi, ramai beredar di media sosial meme (candaan) yang menyindir soal banjir di Samarinda. "Banjir kok kaget? Ikam hanyar kah di Samarinda", tulis meme tersebut. Pemerintah kota Samarinda malu tidak ya dengan hal ini?

Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Merah Johansyah menyebut pemerintah tak pernah menghitung kerugian warga akibat eskploitasi tambang. Sementara, pemerintah hanya sibuk menghitung kerugian akibat kebocoran pajak, berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga royalti.

BACA JUGA:  Tunggakan Perusahaan Tambang Karena Salah Perhitungan

Warga di Samarinda banyak yang meninggikan rumah. Biayanya Rp 2 juta. Ini merupakan bentuk adaptasi warga terhadap banjir yang tidak pernah dihitung pemerintah. Contoh lain dari daya rusak tambang di Samarinda adalah Pemkot harus menyiapkan bus khusus, untuk mengevakuasi pelajar di 13 sekolah yang menjadi langganan banjir.