Curhat Menteri Puan Ketika Didatangi Nusron Wahid soal Program Poros Perbatasan

Laporan wartawan TribunKaltim.co, Niko Ruru

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani sempat menanyakan kepada Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid mengenai rencana pelaksanaan Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan.

Saat ditemui Nusron yang menjelaskan rencana pelaksanaan program itu, Puan langsung bertanya kepadanya, “Yakin bisa dilaksanakan?” katanya, Selasa (16/2/2016) saat menyampaikan sambutan pada peluncuran Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Puan lalu bertanya apa alasan program tersebut harus dilaksanakan, dan apa yang menjadi kendala?

BACA JUGA: Sambut Anak Mega, Kader dan Pengurus PDIP Ramai-ramai Datangi Bandara

Nurson lalu menjelaskan, program ini melibatkan banyak pihak. Imigrasi yang akan menerbitkan paspor harus menggunakan data yang tentunya melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ada beberapa kementerian yang terlibat untuk sinkronisasi program dimaksud.

“Terus apa yang perlu dilakukan? Sudah dilakukan! Jadi saya bilang, kalau begitu apalagi kalau semua sudah berjalan?” katanya.

Nusron menyampaikan alasan harus mendapatkan dukungan Puan, karena program ini tidak hanya dilaksanakan di Kabupaten Nunukan melainkan berkembang ke daerah perbatasan lainnya di Batam dan Entikong.

BACA JUGA: Tiba di Nunukan, Dua Menteri Disambut Tepung Tawar

Puan lalu menyampaikan, untuk melaksanakan ini di Kalimantan Utara bukanlah persoalan yang mudah. Pasalnya sebagai daerah yang baru terbentuk, yang saat itu belum memiliki Gubernur, tentu akan banyak kendala yang dihadapi.

“Lalu saya katakan, ya sudah! Kalau kita tidak memulai, tidak ada yang memulai,” ujarnya.

Puan lalu menghubungi sejumlah menteri termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly serta Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo untuk mendukung pelaksanaan program ini.

“Saya tanyakan bagaimana dengan proses yang ada di sana? Kalau memungkinkan, kami dukung karena negara harus hadir di perbatasan negara. Mendagri mengiyakan, saya siap mendukung acara di Nunukan. Lalu saya hubungi Pak Laoly,” ujarnya.

Dia menegaskan, acara peluncuran program ini bisa terlaksana bukan karena dirinya selaku menteri koordinator.

“Tetapi negara harus hadir di perbatasan. Dan karena bisa, harus kita lakukan,” ujarnya.