Ada 5 Prestasi Buruk Kepemimpinan Jaang-Nursyirwan Versi Pokja 30

Menurut dia, LSM Pokja 30 mencatat ada 5 (lima) hal prestasi buruk Pemerintah Kota Samarinda pada periode pemerintahan 2010-2015 dalam tata kelola anggaran.

Pertama, pendapatan daearah merupakan seluruh peneriman kas daerah dalam tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Pada periode sebelumnya (Ahmad Amins), pendapatan asli daerah total 53 persen. "Dalam pos Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda yang hanya mencapai 15,4% dari total pendapatan daerah, dimana semestinya pemerintah dapat memaksimalkan sektor-sektor unggulan lokal lainnya‎," ujarnya. (*)

Ini Lima Prestasi Buruk Pemkot Samarinda versi Pokja 30 :

1. Kota Samarinda belum mandiri dalam memaksimalkan Pendapatan.

Pendapatan daerah merupakan seluruh peneriman kas daerah dalam tahun anggaran tertentu yag menjadi hak daerah. pendapatan daerah berasal dari yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Sumber : APBD-P Samarinda TA2011-2015 yang diolah oleh FH Pokja 30.

Gambar diatas menunjukan bagaimana kontribusi dana transfer pusat sangat besar terhadap pendapatan Kota Samarinda dalam periode lima tahun anggaran terakhir, yaitu mencapai 53%, sementara itu komposisi PAD hanya mencapai 15% dari total pendapatan daerah, dan pada komposisi lain-lain PAD yang sah berkontribusi sebesar 31,2%. Dari besarnya dana perimbangan tersebut dapat diukur bahwa potensi atau kemampuan Kota Samarinda dalam memaksimalkan pendapatan masih cenderung bergantung pada pusat.

Prinsip desentralisasi daerah pada hakikatnya mendorong suatu deerah agar dapat mandiri dalam dalam hal desentarlisasi fiskal, pada posisi tersebut daerah lebih dituntut untuk mencari pembiayaan dan arah kebijakan pembangunan sesuai keunggulan pada sektor lokal dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan.

Mengacu dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda, sesuai dengan visi kepala daerah terpilih periode 2011-2015 yaitu Kota Samarinda sebagai Kota yang Berbasis Industri, Perdagangan dan Jasa.

Sementara itu, hal tersebudt tidak tercermin dalam pos Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda yang hanya mencapai 15,4% dari total pendapatan daerah, dimana semestinya pemerintah dapat memaksimalkan sektor - sektor unggulan lokal lainnya.

2. Defisit Melebar

Pada APBD Murni Kota Samarinda dari tahun 2011 – 2015 mengalami defisit dengan total nilai sebesar Rp.2.277.883.326.180. Sedangkan pada APBD-P kota samarinda defisit terjadi pada 4 tahun terakhir (2012-2015)  dengan total defisit sebesar Rp.3.159.136.290.457

Kota Samarinda pada RPJMD tahun 2010 – 2015 memasukan Pemerataan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan sebagai misi ke delapan pemerintahan Walikota Samarinda periode 2010 - 2015, mengacu hal tersebut sepatutnya kondisi keuangan daerah yang sehat dan berimbang merupakan salah satu indikator dari keberhasilan misi kedelapan ini.

3. Kontrol Defisit APBD tidak selalu terefleksi dalam realisasinya

Kementerian Keuangan membatasi defisit (belanja lebih besar daripada pendapatan daerah) anggaran daerah setiap tahunnya.

Sesuai dengan UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit anggaran nasional dan daerah dibatasi 3% dari Produk Domestik (Regional) Bruto atau PD(R)B.

Selain pemerintah kota yang tidak disiplin dalam menjaga keseimbangan fiskalnya, Kota Samarinda merupakan daerah yang anggarannya hampir secara “konsisten” membuat kebijakan defisit lebih dari 3% pada tahun 2013,  2014 dan 2015. Dalam 5 tahun terakhir yang mengalami defisit APBD lebih dari 3,5% pendapatan daerahhanya dua (2014) dan (2015) yang defisitnya juga cukup tinggi pada APBD-R.

4. Defisit belanja dan pendapatan ditutupi dengan pembiayaan yang sebagian besar bergantung pada Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) TA Sebelumnya

Defisit belanja dan pendapatan ditutupi dengan pembiayaan yang sebagian besar bergantung pada Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) TA Sebelumnya.

Pada TA 2011-2015 komposisi sekitar 90% penerimaan pembiayaan pemkot Samarinda selalu diambil dari SiLPA TA sebelumnya. Grafik dibawah menunjukan penerimaan pembiayaan diambil dari SiLPA TA2011-2015.

5. Penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang membuat kondisi APBD Kota Samarinda pada lima periode TA 2011-2015 tidak sehat.

Penyertaan modal serta pembayaran pokok hutang dalam lima tahun terakhir, memakan biaya yang cukup besar setiap tahunnya, berkisar antara Rp 3,5 milyar (2010) sampai dengan Rp35 milyar pada tahun 2015.

Berdasarkan data pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (bagian dari PAD), pendapatan dari investasi tersebut berkisar hanya berkontribusi sebesar 0.6% dari total pendapatan daerah, 4,3% dari PAD.

Lebih jauh lagi, penyertaan modal dan pembayaraan pokok utang ini menyebabkan defisit anggaran pada tahun 2011,2013 sampai 2015,  tidak dapat ditutupi oleh pembiayaan yang menyebabkan Pemkot mempunyai SILPA yang negatif (kekurangan anggaran).  Bahkan pada tahun 2011, pemkot terpaksa melakukan pinjaman sebesar Rp 79 milyar yang segera dikembalikan tahun berikutnya.

Lemahnya pengawasan pada sektor tersebut juga mengindikasikan faktor penyebab minimnya kontribusi investasi terhadap PAD, diketahui dari 5 (lima) perusahaan daerah yang ada di Kota Samarinda hanya 1 (satu) perusahan saja yang mempunyai struktur kepengawasan.

Netizen yang baik hati, kunjungi juga facebook kami tribunkaltim.co dan Klik Saja Follow @tribunkaltim serta Tonton Video YoutubeTribunKaltim