Sudah 31 Hari di Penampungan, Warga Eks Gafatar Nekat Temui Gubernur Desak Kepulangan

Laporan wartawan TribunKaltim.co, Muhammad Arfan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR – Tak kunjung mendapatkan kepastian nasib terkait upaya pemulangannya ke daerah asal, empat orang perwakilan warga eks Gafatar yang ditampung di gedung Balai Diklat Bulungan, Senin (22/2/2016) siang mendatangi Kantor Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara).

Keempat perwakilan warga Eks Gafatar tersebut yang sebelumnya mendiami kawasan Kampung Penisir, Desa Pejalin, Kecamatan Tanjung Palas (Bulungan), ialah Suripno asal Jakarta, Wahyu Hidayat asal Sidoarjo, Joko Wibowo asal Sragen, dan Deni Rohman asal Garut.

Mereka hendak menemui Gubernur Kaltara Irianto Lambrie. Namun orang nomor 1 di Kaltara tersebut sedang di luar kota. Mereka akhirnya hendak menemui Seretaris Provinsi (Sekprov), H Badrun.

“Pak Sekprovnya sedang dinas ke Tarakan juga, Mas,” sebut Joko Wibowo saat ditemui menunggu antrean di lorong masuk ruangan Asisten Bidang Pemerintahan Setprov Kaltara.

Tak lama, keempatnya dipersilakan masuk menemui Zainuddin, Asisten Bidang Pemerintahan Setprov. Kebetulan di dalam ruangan kerja Zainuddin, ada juga Sanusi, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kaltara yang juga mantan Penjabat Bupati Tana Tidung.

BACA JUGA: Alhamdulillah, Bayi Ini Lahir Selamat di Tempat Pengungsian Gafatar

Kepada Zainuddin, Suripno mengungkapkan keluh kesahnya soal nasib warga eks Gafatar di pengungsian. Diakuinya, seluruh warga eks Gafatar sudah menantikan kepulangannya ke kampung halaman masing-masing.

“Selaku perwakilan, kami merasa sudah jenuh. Genap 31 hari kami di penampungan, namun belum jelas kapan akan dipulangkan,” kata Suripno.

Wahyu Hidayat, perwakilan lainnya mempertanyakan soal pemangku kewenangan yang mengurusi nasib warga eks Gafatar, Pemprov Kaltara atau Pemkab Bulungan.

Beberapa kali Wahyu mempertanyakan soal tersebut ke pihak kepolisian, bahkan kepada jajaran Pemkab Bulungan saat bertandang ke pengungsian.

“Kami tanyakan ke kepolisian, tidak tahu. Kemudian kami juga tanya juga Pemkab, bahwasanya sudah di pemprov. Makanya kami ke sini, Pak,” sebut Wahyu.

Pihaknya mengkhawatirkan, tidak jelasnya kewenangan pembinaan atau pengurusan warga eks Gafatar di penampungan bisa menimbulkan masalah baru.

“Contohnya, jajaran dari Puskesmas sudah berkurang. Kami tidak menginginkan jajaran dari Dinsos dan Tagana juga demikian. Kami tidak ingin diabaikan begitu. Di sana banyak anak-anak dan ibu-ibu, bahkan adalagi yang sebentar lagi melahirkan,” ujarnya.

Atas keluhan tersebut, Zainuddin mengakui, bahwasanya pemerintah bukan sengaja mengukur-ngulur waktu. Namun, Pemprov Kaltara masih mengkoordinasikan hal tersebut dengan Pemkab Bulungan dan pemerintah daerah asal eks Gafatar.