Sembilan SD di Pedalaman Malinau Belum Punya Tenaga Pengajar

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Purnomo Susanto dan Muhammad Arfan

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Berita cukup mengejutkan datang dari Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara .

Sebanyak 9 sekolah dasar (SD) di kabupaten tersebut belum memiliki guru yang bertugas menjalankan proses belajar mengajar secara layak.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadisdikpora) Kabupaten Malinau Esly Parir didampingi Kepala Bidang Pendidikan, Brata Puji Susila. Esly mengungkapkan hingga saat ini Malinau masih kekurangan tenaga guru.

"Guru di Malinau terdiri dua bagian, yakni guru berstatus kontrak dan guru pegawai negeri sipil (PNS). Untuk guru kontrak, kami hanya memiliki 300 orang. Tahun ini tidak ada lagi perekrutan guru kontrak karena tidak ada anggaran. Sedangkan guru PNS 1.300 orang. Jumlah tersebut, belum bisa memenuhi kebutuhan guru di Malinau," ujar Brata menambahkan.

Kekurangan guru diperparah dengan berdirinya SD-SD filial di beberapa desa. Sembilan SD belum memiliki guru, yakni SD Long Ranau, Long Nyau dan SD Rian Tubu, Sungai Tubu. Kemudian, SD Long Jalan, SD Nahakkramu, SD Halanga dan SD Long Mirau di Kecamatan Malinau Selatan Hulu. Lalu, satu SD di Desa Long Kebinu, Kecamatan Mentarang Hulu dan satu SD di Desa Punan Setarap, Kecamatan Malinau Selatan.

Baca: Guru di Sekolah Pedalaman Nunukan tak Boleh Pindah ke Kota

SDN 07 Punan Setarap ini lebih dekat dengan ibukota kabupaten yang bisa ditempuh dengan kendaraan sekitar tiga jam perjalanan. Meski demikian daerah tersebut tidak mudah dijangkau karena akses jalan belum bagus. Sedangkan SD-SD lain letaknya lebih jauh dan sulit dijangkau.

"Beberapa SD yang saya sebutkan tadi ada yang baru berdiri pada 2015 lalu, ada pula SD yang sudah lama berdiri. Seperti SDN 07 Punan Setarap, yang merupakan filial dari SDN Setarap berdiri sejak 2014. Tapi, sampai saat ini masih belum memiliki guru," jelasnya.

Setiap sekolah yang disebutkan tadi sampai saat ini hanya memiliki kepala sekolah (Kepsek) yang merangkap menjadi guru.

"Ya ini lah permasalahan kami di Malinau. Semua sekolah itu merupakan sekolah yang berada di daerah pedalaman. Persoalan kekurangan guru sudah dirasakan sejak bertahun-tahun sebelumnya. Hanya saja, pada tahun ini lebih parah, karena tahun ini kita mendirikan sekolah-sekolah baru," jelasnya.

Program guru garis depan yang dijalankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), lanjut Brata, menjadi harapan bagi Kabupaten Malinau untuk menambah kekurangan guru di pedalaman.

Baca: Kekurangan Guru Ditutupi Honor dan Bantuan Pusat

"Kan ada perekrutan guru garis depan oleh Kemendikbud RI. Sedikitnya, ada 3000-an guru garis depan direkrut. Semuanya merupakan guru berstatus PNS. Nah, kami telah mengusulkan agar Malinau mendapatkan sedikitnya 70 guru garis depan. Meskipun belum bisa mencukupi kebutuhan kita, paling tidak ini dapat membantu kita menambal kekurangan guru," harapnya.

Selain itu, Brata membeberkan, pihaknya juga telah mengusulkan bantuan penambahan guru sarjana mengajar di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (SM3T) sebanyak 70 orang. Harapannya, kedua usulan tersebut dapat disetujui oleh Kemendikbud.

"Kan ada dua programnya, program guru garis depan dan guru SM3T. Dua-duanya kita usulkan. Kalau ditotal, kalau disetujui, kita mendapatkan tambahan guru sebanyak 140 orang. Kalau guru garis depan, mereka akan bertugas selamanya di daerah pedalaman dan perbatasan. Sedangkan untuk guru SM3T hanya bertugas selama 2 tahun," bebernya.

Ketika usulan tersebut semua terpenuhi, maka ada 1.740 guru di Malinau. 370 Guru di antaranya bukan guru tetap di Malinau.

Inventarisasi Guru
Tidak hanya Malinau, hampir semua kabupaten/kota di Kaltara dihadapkan pada kondisi minimnya tenaga pengajar alias guru.

Pemprov Kaltara selaku pengambil kebijakan tengah melakukan invetarisasi kebutuhan guru di provinsi perbatasan ini.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltara, Eko Harjianto Eko mengatakan, Disdikbuppora Kaltara memerlukan data yang valid sebelum mengusulkan penambahan guru.

Kondisi saat ini lanjutnya, secara spesifik rumpun mata pelajaran yang diampu dihadapkan dengan kesesuaian latar belakang pendidikan guru belum tercapai. Seharusnya guru yang mengajar sesuai dengan ijazah yang dimiliki.

"Kalau melihat jumlah guru itu, banyak. Kalau rasio jumlah mungkin cukup. Tetapi masalahnya mungkin ada guru Matematika, yang diajarkan Sejarah. Ini kan tidak maksimal," ujarnya.

Ia pun berjanji, Disdikbudpora Kaltara akan sampai ke titik maksimal kegiatan invetarisasi jumlah guru, termasuk inventarisasi jumlah guru yang telah sesuai dengan kualifikasi pendidikannya.

"Insya Allah, kami targetnya semester 1 2016 ini harus selesai inventarisasinya. Lebih cepat tentu lebih baik. Setelah itu, baru kami laporkan ke Pak Gubernur untuk mendapatkan arahan selanjutnya," tandasnya. (*)