Ke Rusia Lagi

SALAM TRIBUN

Ke Rusia Lagi

Oleh ACHMAD BINTORO

KE Rusia lagi. Ribut lagi. Sepertinya begitu gampang polemik terjadi di provinsi kaya sumberdaya alam ini. Trans Studio di Jln Bhayangkara Samarinda misalnya, berbulan-bulan menjadi polemik. Kini pun masih belum jelas benar, akan ke mana arahnya.

Ingatan publik belum pupus dengan lawatan pertama rombongan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak ke Rusia, September 2015 lalu. Kini sudah harus ke sana lagi. Publik kembali bertanya-tanya. Apa perlu ke Rusia lagi? Sudah tentu perlu, jawab Gubernur ketika wartawan menanyakannya dalam konferensi pers.

Tapi, apa harus sebanyak itu? Rombongan dari unsur DPRD Kaltim saja hingga 10 orang. Ada yang mengaku sekedar ingin menengok keadaan para mahasiswa Kaltim yang sedang belajar kereta api di sana. Anggota dewan lainnya beralasan bahwa selama ini ia tidak mendapatkan informasi lengkap dan gamblang. Ia berharap ada presentasi lengkap dari pihak investor Russian Railways di Rusia agar dirinya menjadi lebih "ngeh".

Dan uniknya, di tengah dorongan keterbukaan informasi publik, Kepala Biro Humas Setprov Kaltim Tri Murti Rahayu sejauh ini belum mau merilis berapa jumlah, dan nama-nama anggota rombongan kali ini. Tak pula membuka apa saja agenda kegiatan selama di sana. Janji Gubernur untuk membuka kepada pers hasil kunjungannya ke Australia pun tak pernah terlaksana.

Perjalanan ke luar negeri sebenarnya hal yang lumrah saja. Sepanjang dilakukan proporsional dan memberi manfaat bagi publik. Sebab suka tidak suka, mereka dibiayai dengan uang rakyat. Terlebih, Pemprov sendiri yang bilang semua SKPD harus berhemat. Efisiensi perlu dilakukan di segala lini, menyusul anjloknya penerimaan dana bagi hasil migas.

Jangan muncul kesan bahwa semua harus berhemat, kecuali gubernur atau anggota dewan. Syukurlah tak semua kepala daerah silau untuk beramai-ramai ke luar negeri. Ada tiga kepala daerah yang menolak berangkat. Salah satunya Walikota samarinda Syaharie Jaang. Dengan alasan defisit, Jaang cukup tahu diri. Tentu pemkot masih punya dana untuk membiayai perjalanan walikotanya. Tapi, ia bijak untuk tidak memaksakan diri.

Banyaknya pertanyaan publik juga menunjukkan rendahnya kepercayaan mereka terhadap urgensi lawatan semacam ini. Selama ini publik tidak pernah tahu apa hasilnya, dan apa yang dilakukan di sana. Jangan salahkan kalau publik memiliki persepsi dan penilaian sendiri. Ah, paling hanya jalan- jalan saja.

Sama halnya ketika sembilan anggota dewan yang melancong ke Tiongkok belum lama ini mengaku menggunakan dana pribadi, publik sulit untuk percaya. Apa iya dewan mau melancong dengan para koleganya (tanpa istri dana anak-anak). Lalu publik mengetahui di sana mereka (kebetulan?) bertemu Direktur Polnes.

Ada baiknya kalau kepala daerah dan setiap pejabat yang berangkat itu melaporkan kepada publik apa saja yang dilakukannya selama di sana. Apa pula perannya dalam lawatan itu. Gubernur DKI Basuki TP alias Ahok misalnya, tanpa diminta langsung memposting kegiatannya saat berkunjung ke Belanda. Ahok bahkan menulis sendiri laporannya itu secara day to day kemudian di-up load di website-nya, www.ahok.org.

Ada baiknya pula kalau dewan bersikap lebih kritis. Silakan ikut, agar mampu melihat dunia lebih holistik. Tidak seperti katak dalam tempurung, kata gubernur. Tetapi, tetaplah bersikap layaknya anggota parlemen yang terhormat. Seperti artinya, "parler" (dari bahasa Perancis), yang berarti berbicara, maka seharusnya anggota dewan bisa berbicara menyuarakan kepentingan publik. Jangan beraninya cuma berkoar di media, lalu "diam" dan tanpa perlawanan saat dikonfrontir langsung oleh gubernur.

Kritis terhadap alasan kunjungan rame-rame ini ke Rusia misalnya. Atau mempertanyakan perlukah kita "meengemis" ke Rusia agar mereka bersedia melanjutkan investasinya membangun kereta api barang di Kaltim. Kita tahu, Russian Railways merencanakan investasinya ini sekitar 10 tahun lalu, saat Presiden SBY.

Mereka berencana membangun kereta api barang dari Kalteng ke Kaltim, melewati ratusan bahkan ribuan titik (izin usaha pertambangan) batubara. Investasi Rp 72 triliun, bahkan lebih, tentu dapat dengan cepat kembali jika seluruh batubara itu diangkat ke gerbong kereta apinya menuju pelabuhan ekspor.